Ambilalih Lahan Ibu Kota Baru, Pemerintah Tak Beri Kompensasi untuk Sukanto Tanoto

Kompas.com - 20/09/2019, 20:44 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang Softan Djalil saat di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019), setelah menemani Presiden Joko Widodo membagikan 5000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, Banten. Kompas.com / Tatang GuritnoMenteri Agraria dan Tata Ruang Softan Djalil saat di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019), setelah menemani Presiden Joko Widodo membagikan 5000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, Banten.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan pengambilalihan lahan yang dikuasai oleh pengusaha Sukanto Tanoto, untuk pembangunan ibu kota baru tidak membutuhkan ganti rugi atau kompensasi. 

Saat ini, konsesi lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ada di Kalimantan Timur itu dipegang oleh PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), pemasok utama bahan baku kertas yang diproduksi oleh APRIL Group milik Sukanto Tanoto.

"Enggak (ada kompensasi), enggak ada," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Menteri ATR: Lahan Sukanto Tanoto untuk Ibu Kota Baru Tidak Diambil Sekaligus

Mantan Kepala Bidang Telaah Strategis di Kantor Wakil Presiden itu mengatakan, pihaknya masih menghitung luas lahan konsesi yang dipegang oleh PT IHM tersebut. Meski begitu, ia memastikan bahwa tanah itu milik negara.

Oleh karena itu, bila negara membutuhkannya, maka konsesi lahan tersebut bisa dicabut oleh pemerintah. Hal itu bisa dimungkinkan karena hak konsesi lahan berbeda dengan hak milik.

"Enggak tahu berapa luasnya itu, sedang dihitung. Soal kepastian hukum sudah, taruhannya begitu, namanya tanah konsesi begitu, bisa diambil kembali," ujarnya.

Baca juga: Menteri ATR soal Lahan Sukanto Tanoto: Enggak Perlu Negosiasi, Itu Tanah Negara

Soal pengambilaliahannya, Sofyan bilang pemerintah akan mempertimbangkan keperluan lahan sesuai kebutuhan. Bila pemerintah membutuhkan 4.000 hektar lahan, maka lahan yang diambil cukup 4.000 hektar.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pengambilalihan lahan konsesi tersebut dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus. Hal ini kembali tergantung kepada kebutuhan pemerintah.

"Jadi kalau negara mengambil, tinggal mengurangi (luas) petanya HTI, itu menjadi tanah negara kembali. Enggak perlu kita bayar apa-apa," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X