Imbas Perang Dagang, Golkar Berharap China Merelokasi Pabrik ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap China mau merelokasi sejumlah pabriknya dari negara lain ke Indonesia.

Dalam jamuan makan siang, Airlangga menyampaikan kepada Kepala Polit Biro Hubungan Internasional PKC (Head of International Department Communist Party of China) Song Tao, bahwa pemerintah Indonesia menawarkan berbagai kemudahan untuk relokasi tersebut.

Partai Golkar selama ini mendukung pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia terus berupaya melahirkan berbagai kebijakan yang mendukung iklim investasi, seperti pemberian insentif pajak dan pemangkasan perizinan.

“Kami menyampaikan bahwa berbagai kemudahan ditawarkan pemerintah Indonesia,” kata Airlangga usai bertemu Song Tao di Jia Restaurant Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Baca juga: Golkar Akan Kerja Sama dengan PKC di Bidang Ini

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengubah kebijakan yang dirasa menghambat masuknya investasi asing.

Setidaknya, ada 74 undang-undang yang akan direvisi untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Setelah pelantikan DPR baru nanti kami akan mengajukan banyak sekali revisi-revisi undang-undang. Kemarin kami hitung ada 74 revisi UU yang kami mintakan agar kecepatan kita bersaing dengan negara-negara lain dapat kita miliki," kata Jokowi dilansir Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Menurut Jokowi, kondisi ekonomi dunia kini memiliki beragam persoalan sehingga pengusaha-pengusaha lokal diharapkan lebih aktif mengambil kesempatan.

Perang dagang buka peluang

Perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) memunculkan potensi relokasi pabrik, baik dari Taiwan, China, Vietnam, Thailand, maupun negara lain ke Indonesia

Panasonic merupakan salah satu contoh industri yang merelokasi pabrik dari Malaysia ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

Indonesia memiliki daya tarik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pasalnya, Indonesia adalah satu-satunya negara demokratis di kawasan ASEAN yang cukup stabil selama 20 tahun terakhir.

Keterampilan tenaga kerja Indonesia juga sudah bisa bersaing dengan negara lain. Selain itu, Indonesia memiliki bahan baku untuk mendukung keberlangsungan industri.

Baca juga: Pikat Perusahaan yang Terdampak Perang Dagang, Thailand Tebar Insentif

Pemerintah juga telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Regulasi itu merupakan upaya untuk mengembangkan industri berbasis inovasi.