[POPULER MONEY] Wanita Pulang Malam Dianggap Gelandangan | Smart SIM

1. Wanita Pulang Malam Dianggap Gelandangan, Kadin Nilai RUU KUHP Janggal

Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya meminta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).

Pasalnya menurut Kadin, banyak poin dalam RUU KUHP yang janggal dan memberatkan, terutama bagi dunia bisnis dan juga investasi.

"Saya kok baru lihat RUU KUHP seperti ini. Ini agak memberatkan dunia bisnis dan juga tidak investor friendly. Kesannya hanya egosentris," ujar Wakil Ketua Kadin Johnny Darmawan seperti dikutip dari Kontan.co.id, Sabtu (21/9/2019).

Johnny menyoroti Pasal 419 tentang perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya juga tentang Pasal 432 yang akan mengancam wanita pekerja yang pulang malam bisa dianggap sebagai gelandangan.

Baca selengkapnya di sini

2. Iuran BPJS Kesehatan Dapat Autodebet Tanpa Rekening Bank, Ini Caranya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan terus berupaya meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) para peserta mandiri alias peserta bukan penerima upah (PBPU).

Menggandeng PT Finnet Indonesia, BPJS Kesehatan meluncurkan sistem auto-debet non rekening bank untuk pembayaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Kemudahan ini kami lakukan untuk memberi alternatif cara pembayaran iuran bagi para peserta. Kami paham, kondisi tiap penduduk Indonesia berbeda. Belum tentu seluruh penduduk memiliki rekening dan dekat dengan jangkauan jaringan bank," kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso dalam acara sosialisasi program auto-debet non rekening bank di kecamatan Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (20/9/2019).

Proses auto-debet tanpa rekening bank tersebut dapat dilakukan melalui uang elektronik mobile cash.

Bagaimana caranya? Simka di sini

3. Ibu Kota Baru di Lahan Sukanto Tanoto, Siap Kembalikan hingga Tak Ada Kompensasi

Pengusaha Sukanto Tanoto menyatakan siap mengembalikan konsesi tanah yang ada di Kalimantan Timur untuk digunakan sebagai lokasi Ibu Kota baru. Status lahan itu berupa Hutan Tanaman Industri ( HTI).

Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, proses pengambilan tahan yang selama ini dugunakan oleh PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) telah berjalan.