BI Ingin Indonesia Belajar dari China dan India Soal Pengelolaan Data

Kompas.com - 23/09/2019, 14:08 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ketika memberikan paparan di acara Indonesia Fintech Summit and Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ketika memberikan paparan di acara Indonesia Fintech Summit and Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, data menjadi sumber kekayaan yang harus dijaga baik-baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya bahkan sempat mengatakan, data merupakan kekayaan yang saat ini nilainya melampaui harga mintaj dunia.

Namun sayangnya, Indonesia masih belum memiliki pola yang pas dalam pengelolaan data.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia masih perlu belajar dari negara lain terkait pengelolaan data. Beberapa negara yang telah memiliki pengelolaan data yang baik adalah China dan India.

Di dua negara tersebut pelimpahan tugas pengelolaan data diberikan kepada stakeholder yang jelas, baik pemerintah maupun swasta.

Baca juga : Suka Bertransaksi Lewat Aplikasi Digital? Ini Tips Agar Data Pribadi Aman

"Saya mencari ke seluruh dunia, data di satu sisi diserahkan ke swasta, kepemilikan dan penggunaannya. Tapi ada sebagain data dibangun untuk publik untuk pemerintah pusat seperti India dan China," jelasnya dalam Fintech Summit and Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Sementara itu Perry menjelaskan, saat ini salah satu negara yang pengelolaan datanya paling pas untuk diadopsi oleh Indonesia adalah India.

Saat ini, pengelolaan data di Indonesia masih belum terintegrasi. Pengelolaan data masih terpusat di masing-masing institusi.

Padahal, dengan peningkatakan kualitas pengelolaan dan pemanfaaran data yang baik, dunia usaha pun bisa lebih inovatif. Namun perlu digarisbawahi, penggunaan dan pemanfaatan data harus atas izin dari pemilik data yang bersangkutan.

"Saat membangun data harus ada persetujuan dari konsumen dan digunakan oleh industri, tapi juga bisa data dihasilkan oleh swasta untuk inovasi," kata dia.

Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya regulasi yang ketat dalam pengelolaan data.

"Tadinya hanya BPS yang memiliki izin untuk mengumpulkan data, tapi dengan adanya teknologi digital, setiap menit, data bisa terkumpul tanpa ada kesadaran dari orang yang memiliki data," ujar Sri Mulyani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X