OJK Minta Agar Segera Dibentuk Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 23/09/2019, 15:16 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjabarkan tentang fintech di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/7/2019). MURTI ALI LINGGAKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjabarkan tentang fintech di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjamurnya praktik layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) membuat data pribadi masyarakat rentan disalahgunakan.

Ditambah lagi banyak pihak yang tidak mengerti pentingnya menjaga data pribadi yang mereka miliki. Sehingga, di era digital data menjadi komoditas yang secara bebas berlalu-lalang di dunia maya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, masih belum diaturnya pengelolaan data terutama di ranah digital menjadi celah bagi pemilik layanan fintech tidak bertanggung jawab melakukan aksi yang merugikan nasabahnya.

Selama ini, nasabah perbankan, asuransi, pasar modal dan perpajakan sudah dilindungi oleh undang-undang.

"Data proteksi, data individu selama ini di atur dalam undang-undang, hanya data konsumer perbankan. Nggak boleh melanggar dan menyalahi undang-undang alau sampai sharing data individu nasabah bank," ujar Wimboh ketika menjadi pembicara dalam Indonesia Fintech Summit and Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga : Simak 10 Hal Ini untuk Hindari Kebocoran Data Pribadi

Wimboh mengatakan, perlu segera didibentuk undang-undang yang mengatur perlindungan data konsumen terutama mereka yang tidak menjadi nasabah perbankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya tentunya kita harapkan segera ada undang-undang itu, untuk melindungi data individu nasabah tadi. Kalau orang ngeshare kepada orang lain jadi dianggap melanggar dan dipidana, yang ini belum ada," ujar dia.

Dia pun mengimbau kepada setiap nasabah jasa keuangan non bank seperti fintech peer to peer (P2P) lending untuk lebih cermat dalam membaca syarat dan ketentuan saat membuat akun.

Sebab kerap kali nasabah kerap kali tak sadar ketika telah menyepakati ketentuan untuk mengizinkan data dibagikan ke pihak lain.

"Cek betul jangan sampai ada form yang berketerangan nasabah tersebut memberikan hak kepada orang lain untuk dishare datanya, banyak kejadian," ujar Wimboh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Buka Formasi CPNS 2021, Kuota Terbanyak Jadi Penyuluh Perikanan

KKP Buka Formasi CPNS 2021, Kuota Terbanyak Jadi Penyuluh Perikanan

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Menyikapi Nilai Rapor | Belajar dari Karakter Siswa Tiap Tingkatan | Keunggulan Kuliah di Politeknik

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Menyikapi Nilai Rapor | Belajar dari Karakter Siswa Tiap Tingkatan | Keunggulan Kuliah di Politeknik

Rilis
Simak Harga Bitcoin dkk Hari Ini

Simak Harga Bitcoin dkk Hari Ini

Whats New
Indonesia Gandeng AS Kejar Target Nol Emisi Karbon di 2060

Indonesia Gandeng AS Kejar Target Nol Emisi Karbon di 2060

Whats New
Kadin Apresiasi Rencana Presiden Jokowi untuk Buka Munas VIII di Kendari

Kadin Apresiasi Rencana Presiden Jokowi untuk Buka Munas VIII di Kendari

Rilis
 Pedagang Minta Prokes Dijalankan Ketat dan Pasar Tradisional Tak Ditutup

Pedagang Minta Prokes Dijalankan Ketat dan Pasar Tradisional Tak Ditutup

Rilis
Mau Resign? Ini Contoh Surat Pengunduran Diri yang Baik dan Benar

Mau Resign? Ini Contoh Surat Pengunduran Diri yang Baik dan Benar

Work Smart
Penawaran Lewat SMS hingga Bunga Mencekik, Ini Ciri Pinjol Ilegal

Penawaran Lewat SMS hingga Bunga Mencekik, Ini Ciri Pinjol Ilegal

Whats New
Menhub: Pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dimulai Tahun Ini

Menhub: Pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dimulai Tahun Ini

Whats New
Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?

Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?

BrandzView
Menperin Gandeng Asosiasi Jaga Pasokan Oksigen Rumah Sakit

Menperin Gandeng Asosiasi Jaga Pasokan Oksigen Rumah Sakit

Rilis
3 Cara Cek NIK KTP Secara Online via Handphone

3 Cara Cek NIK KTP Secara Online via Handphone

Whats New
MMA Smarties 2021 Umumkan Jajaran Juri, Ini Daftarnya

MMA Smarties 2021 Umumkan Jajaran Juri, Ini Daftarnya

Rilis
Cara dan Syarat Membuat SKCK untuk CPNS

Cara dan Syarat Membuat SKCK untuk CPNS

Whats New
[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Renovasi Rumah Subsidi | Kiat agar Tidak Kehilangan Uang Saat Bepergian | Menumbuhkan Budaya 'Segera Mencuci'

[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Renovasi Rumah Subsidi | Kiat agar Tidak Kehilangan Uang Saat Bepergian | Menumbuhkan Budaya "Segera Mencuci"

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X