Pinjam Uang di Pinjaman Online, Jangan Lupa Baca Kontrak dengan Teliti

Kompas.com - 23/09/2019, 18:44 WIB
Ilustrasi fintech. ShutterstockIlustrasi fintech.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjamurnya aplikasi fintech peer to peer lending mencerminkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap layanan pinjaman online.

Namun demikian, seiring dengan kemudahan akses yang ditawarkan, masyarakat perlu berhati-hati jika ingin menggunakan platform pinjaman online sebagai sumber pembiayaan atau kredit.

Direktur Pelayanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Fajri Zam menjelaskan, sebelum menyepakati pinjaman yang diajukan, nasabah pinjaman online memeriksa secara teliti kontrak atau syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pinjaman online.

"Kalau mau pinjamn pinjol, baca dulu kontraknya. Masalahnya kalau kita pinjam itu enggak sempat membaca karena isi kontrak jarang-jarang, padahal di situ yang menjadi dasar," ujar Agus ketika memberikan paparan di acara Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta, Senin (23/8/2019).

Baca juga: Terungkap, Ada Nasabah yang Pinjam di 141 Pinjaman Online Sekaligus

Agus menjelaskan, kerap kali nasabah yang sudah terlanjur meminjam di pinjaman online lalai membaca kontrak sehingga mengeluhkan ketentuan-ketetuan yang sebenarnya sudah disepakati kedua belah pihak.

"Nah yang sering dikeluhkan para pelanggan pinjol ini pertama, bunga yang sangat besar, nah kalau legal sebenarnya sudah ada batasnya, sudah ada aturannya," jelas Agus.

Adapun Satgas Waspada Investasi mencatatkan, hingga September 2019, tercatat ada 127 fintech P2P lending (pinjaman online/pinjol) yang terdaftar di OJK.

Adapun jumlah fintech yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal tumbuh lebih subur, hingga September ini, setidaknya terdapat 1.477 pinjaman online yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X