Investasi Butuh Kepastian Hukum, Pengusaha Ingin KPK Diperkuat

Kompas.com - 24/09/2019, 14:38 WIB
Ketua Kadin Rosan Roeslani memberi sambutan dalam deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Maruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Kadin Rosan Roeslani memberi sambutan dalam deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Maruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dunia usaha menginginkan Komisi Lembaga Korupsi (KPK) diperkuat untuk memberikan kepastian hukum kepada investor saat berinvestasi di Indonesia.

Kepastian hukum dinilai sangat penting bagi dunia usaha agar menciptakan pertumbuhan investasi dan kemajuan perekonomian.

"Iya (diperkuat) tentunya kami inginkan KPK sesuai dengan semangat dan fungsinya pada awal dibentuk," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca juga : Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi

"Sebagai lembaga pencegahan korupsi yang berkoordinasi dengan baik dengan Kejaksaan dan Kepolisian," sambung Rosan.

Dunia usaha menilai KPK bukanlah penghambat investasi seperti penilaian Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan kemarin.

Menurut dunia usaha, penghambat investasi justru pejabat korup dan pejabat yang tidak berani mengambil keputusan terkait investasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini menjadikan proses investasi yang lambat sedangkan kita bersaing dan berlomba dengan negara-negara tetangga kita dalam menarik investasi masuk ke Indonesia," kata Rosan.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengganggu investasi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU KPK.

"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Hal tersebut disampaikan Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan kenapa Jokowi menyetujui revisi UU KPK tetapi meminta revisi UU KUHP ditunda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.