Kompas.com - 25/09/2019, 20:40 WIB
Ilustrasi elpiji KOMPAS/YULVIANUS HARDJONOIlustrasi elpiji

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan,warga yang tinggal di ibu kota baru tidak perlu lagi membeli gas elpiji.

Hal itu lantaran ibu kota baru akan dibangun dengan konsep smart dan sustainable city. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan gas warganya.

"Jadi di sana tidak perlu lagi beli elpiji 3 kg atau 12 kg," ujarnya dalam rapat Pansus Ibu Kota Baru di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas Klaim Jika Ibu Kota Baru Kena Asap, Itu Karena Arah Angin

Bambang menerangkan, pemerintah akan membangun jaringan gas kota di ibu kota baru. Nantinya seluruh pasokan gas warga akan dipenuhi oleh gas dari jaringan yang tersedia.

Namun Bambang tidak menyebutkan berapa anggaran pembangunan jaringan gas di ibu kota baru tersebut.

Meski begitu ia memastikan jaringan gas kota itu akan melengkapi infrastuktur lain yang akan dibangun mulai dari smart water management system hingga kota yang ramah sepeda dan pejalan kaki.

"Ini akan jadi simbol identitas bangsa, dibanding dengan smart, beautiful, dan sustainable, kemudian modern dan berstandar iinternasional, serta tata kelola pemerintahan tang efektif efisien," kata Bambang.

Baca juga: Ibu Kota Baru di Lahan Sukanto Tanoto, Siap Kembalikan hingga Tak Ada Kompensasi

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan memilih lokasi ibu kota baru di dua kebupaten yang ada di Kalimatan Timur yakni Kebupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Rencananya pembangunan kontruksi ibu kota baru akan mulai dilakukan pada 2021 sampai 2024. Oleh karena itu pemindahan ibu kota bisa mulai dilakukan pada 2024.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Whats New
Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

Rilis
 Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Whats New
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Whats New
Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan 'Super Online Deals'

Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan "Super Online Deals"

Whats New
Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Whats New
Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Rilis
Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Whats New
Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Smartpreneur
BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

Rilis
LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

Whats New
Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Whats New
Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Whats New
Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X