Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani Perkirakan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Bengkak

Kompas.com - 25/09/2019, 21:46 WIB
Menteri Keuangan , Sri Mulyani Indrawati KOMPAS.com/DESY KRISTI YANTIMenteri Keuangan , Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara atau PNS akan membangkak dalam beberapa tahun ke depan.

Hal ini lantaran rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimatan Timur akan meningkatkan keperluan perjalanan dinas PNS dari dan ke ibu kota baru.

"Mungkin nanti belanja barangnya menjadi agak meningkat atau mungkin transport atau yang disebut perjalanan dinas menjadi lebih banyak," ujarnya saat rapat dengan Pansus DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019)

Baca juga: Sri Mulyani Berharap Demo Besar-Besaran Mahasiswa Tak Ganggu Stabilitas Ekonomi

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, implikasi anggaran dari sisi pemindahan PNS ke ibu kota baru harus diantisipasi oleh pemerintah.

Sebab anggaran kementerian atau lembaga negara diperkirakan akan terjadi peralihan anggaran dari keperluan lain ke perjalanan dinas PNS-nya.

Saat ini kata dia, angka-angka yang diungkapkan oleh Bappenas terkait pemindahan ibu kota masih bersifat gelondongan dan seakan-akan hanya fokus kepada pembangunan infrastuktur.

Padahal kata perempuan yang kerap disapa Ani itu, pemindahan ibu kota juga perlu melihat kebutuhan anggaran pemindahan PNS kementerian dan lembaga.

"Yang perlu dipertimbangkan tentu saja kita perlu tahu berapa besar dukungan anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota ini secara lebih detail," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Mobil Akan Kena Diskriminasi di Ibu Kota Baru



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X