Di Sidang Umum PBB, PM Norwegia Apresiasi Kebijakan Perikanan Indonesia

NEW YORK, KOMPAS.com - Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengapresiasi kebijakan perikanan Indonesia. Dia menilai Indonesia yang telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi laut berkelanjutan, salah satunya dalam memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Hal itu disampaikan Erna dalam pertemuan a High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019).

“Menurut kami, Indonesia adalah contoh negara yang berhasil memberantas illegal fishing dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan itu dikarenakan pemerintah menaruh perhatian khusus dan menerapkan aturan yang keras terhadap pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir,” sebut Erna seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Susi: Tangkap Kapal yang Sudah Pernah Ditangkap, Apa Kita Kurang Kerjaan?

Norwegia sendiri merupakan salah satu negara yang memprakasai pembentukan HLP.

Erna mengatakan, praktik IUU Fishing membuat nelayan lokal sulit untuk mendapatkan ikan. Selain itu, harga jual yang didapat oleh para nelayan pun menjadi rendah. Untuk itu, dia sepakat bahwa praktik IUU Fishing harus dibasmi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Dia pun mengapresiasi kebijakan perikanan Indonesia yang menaruh perhatian pada keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

“Saya rasa, masyarakat Indonesia harus senang dengan kebijakan perikanan yang telah dibuat pemerintahannya saat ini. Itu adalah kebijakan jangka panjang yang sangat baik untuk seluruh masyarakat yang bekerja dan mendapatkan penghidupan dari laut,” ujar Erna.

Baca juga: Susi Ungkap Kuatnya Lobi Pemain Illegal Fishing, Bagaimana Ceritanya?

Selama beberapa tahun terakhir, Norwegia menjalin kerja sama dengan Indonesia di sektor penyelamatan hutan dan sektor pemberantasan IUU Fishing. Langkah ini telah berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, Erna merasakan pentingnya keterlibatan Indonesia untuk bergabung dalam HLP.

“Norwegia memiliki kerja sama yang baik dengan Indonesia. Saya juga pernah mengunjungi Presiden RI di kantornya. Salah satu isu paling penting yang kami bicarakan ialah tentang laut dan penyelamatan hutan. Terkait isu laut, kita ingin Indonesia ikut serta dalam HLP karena kerja sama yang sudah kita jalin selama ini, terutama dalam memberantas IUU Fishing,” katanya.

Selama ini, Norwegia memberikan dukungan teknologi dan capacity building untuk memberantas IUU Fishing. Selain itu, Indonesia dan Norwegia saling bertukar informasi untuk memberantas kejahatan perikanan lintas batas yang terorganisir.

Baca juga: Triwulan II 2019, KKP Catat PDB Perikanan Naik Jadi Rp 62,24 Triliun

Menurut Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam kesempatan itu menyebut, keberhasian menangkap beberapa kapal buronan internasional oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu buah dari kerja sama tersebut.

Sementara itu menindaklanjuti kerja sama yang baik dalam upaya memberantas IUU Fishing, Norwegia mengajak Indonesia untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan laut seperti sampah plastik yang mengotori laut dunia saat ini bersama dengan 14 negara yang tergabung dalam HLP.

“Indonesia adalah negara dengan wilayah laut yang sangat besar. Keindahan pulau-pulau dan lautnya luar biasa. Sayangnya, kita melihat permasalahan sampah plastik dan lainnya,” ujar Erna.

Ia mengatakan, Norwegia memiliki kesamaan dengan Indonesia sebagai negara berbasis laut. Dengan banyaknya masyarakat yang mendapatkan penghidupan dari laut, ia mengajak Indonesia untuk memanfaatkan laut secara berkelanjutan. Memastikan bahwa kita sebagai masyarakat dunia tidak menghabiskan sumber daya ikan yang ada, tidak mencemari laut, dan mengelola laut secara berkelanjutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Apabila berlibur ke Indonesia, kita tidak ingin melihat laut yang penuh dengan sampah plastik, kita juga tidak ingin memakan ikan yang mengandung plastik," ucapnya.

Baca juga: Keinginan Susi di Penghujung Jabatannya, Bangun Monumen Perlawanan...

Erna juga menyampaikan bahwa HLP harus dapat menunjukkan keterkaitan antara laut dengan perubahan iklim. "Dokumen Call to Ocean-Based Climate Action yang diluncurkan hari ini oleh HLP dalam UN Secretary General Climate Action Summit tidak hanya menunjukkan keterkaitan laut dengan perubahan iklim, tapi juga kontribusi laut untuk mengatasi dampak perubahan iklim,” tutur Erna.

Studi terbaru yang diluncurkan oleh HLP menunjukkan bahwa aktivitas di laut berperan penting untuk mengurangi 20 persen emisi gas rumah kaca yang akan berdampak pada perubahan iklim dunia di tahun 2050. Beberapa di antaranya dengan mengurangi carbon footprint transportasi laut dan merestorasi hutan bakau (mangrove).

“Kita bisa mengurangi emisi karbon dari transportasi laut. Kita juga bisa meningkatkan kemampuan untuk merestorasi wilayah laut dan pesisir yang rusak,” kata Erna.

Pada bulan Juni 2020, HLP akan menghasilkan tiga produk, yakni Blue Papers (Artikel Ilmiah tentang Laut), Scientific Synthesis Report (Sintesis Laporan Ilmiah), dan Summary of Recommendations (Ringkasan Rekomendasi-Rekomendasi).

“14 negara yang tergabung dalam HLP akan menghasilkan laporan ilmiah. Akan ada 16 Blue Papers yang akan dihasilkan dalam 3-5 bulan mendatang. Selanjutnya, kita akan membuat laporan berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang sudah terkumpul. Kemudian, kita akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan menyampaikannya di UN Ocean Conference ke-2 di Lisbon tahun 2020. Lalu, tentu saja kita juga akan mengajak masyarakat untuk membangun platform politik untuk menindaklanjutinya,” kata Erna.

Baca juga: KKP Gandeng JICA untuk Kembangkan Koperasi Kelautan dan Perikanan Mandiri