Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Isu Trump Bakal Dimakzulkan, Apa Dampaknya ke Ekonomi Indonesia?

Kompas.com - 27/09/2019, 14:17 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump terancam dimakzulkan oleh parlemen.

Ketua Kongres AS Nancy Pelosi beberapa hari yang lalu mengatakan bakal memulai langkah investigasi untuk memakzulkan Presiden AS yang kontroversial itu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan isu pemazulan Trump lebih banyak memberi dampak positif ketimbang negatif terhadap perekonomian RI.

Sebab, sebagai salah satu negara tujuan investasi (safe haven), ketika AS bergejolak, negara-negara ekonomi berkembang seperti Indonesia justru bakal mendulang untung.

"Sebetulnya sih, tentu saja AS itu kan negara kedua tujuan ekspor kita setelah China, mereka perang aja kita ada kenanya lah. Tapi sejauh ini kan tidak terlalu besar dampaknya apalagi kalau mau impeachment, baru mau, belum terjadi," ujar Darmin ketika ditemui awak media di kantornya, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Butuh Perlindungan dari Kicauan Trump

"Itu positifnya buat kita lebih banyak daripada negatifnya. Negara maju seperti AS selalu dianggap sebagai safe haven kalau dia masalah, kita ada untungnya," jelas Darmin.

Sebagai informasi, rencana pemakzulan Trump dilakukan lantaran Pelosi mendapatkan bukti presiden kontroversial itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan setelah Trump mendorong Ukraina untuk menyelidiki keluarga mantan Wakil Presiden Joe Biden, salah satu rival utamanya untuk kepresidenan pada tahun 2020.

Saat ini setidaknya ada 187 anggota DPR yang telah mendukung tindakan pemakzulan, dan jumlahnya terus meningkat.

Baca juga: Sri Mulyani: Kicauan Trump di Twitter Pengaruhi Perekonomian

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com