Tolak Iuran BPJS Naik, Buruh Bakal Demo Serentak di 10 Provinsi Rabu Ini

Kompas.com - 01/10/2019, 11:41 WIB
Massa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) membawa poster berisi tuntutan saat unjuk rasa tarif BPJS Kesehatan di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Jambi, Senin (30/9/2019). Aksi massa tersebut menolak kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan dan mendesak perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayananan dan pengelolaan jaminan kesehatan warga. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama. Wahdi SeptiawanMassa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) membawa poster berisi tuntutan saat unjuk rasa tarif BPJS Kesehatan di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Jambi, Senin (30/9/2019). Aksi massa tersebut menolak kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan dan mendesak perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayananan dan pengelolaan jaminan kesehatan warga. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal melaksanaka aksi unjuk rasa besok, Rabu (2/10/2019).

Berdasarkan selebaran yang diterima Kompas.com, peserta aksi serikat pekerja tersebut akan dilangsungkan di depan Gedung DPR/MPR RI di Jl Gatot Subroto, dan di depan Istana Negara dengan jumlah peserta sebanyak 50.000 orang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan dilakukan di 10 provinsi, termasuk kawasan Jabodetabek.

" Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa, besok 2 Oktober 2019 kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," jelas Said ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: BPJS Kesehatan: 15 Juta Peserta Mandiri Tunggak Iuran

Dalam aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan. Tolak revisi UU Ketenagakerjaan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi PP No 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Said Iqbal menyampaikan, serikat buruh di Indonesia mengedepankan isu-isu perjuangan buruh. Misalnya menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Dapat Autodebet Tanpa Rekening Bank, Ini Caranya

Selain itu juga meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan untuk direvisi sebagaimana janji Presiden Jokowi.

Selain itu, kata Iqbal, pihaknya meminta agar besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan.

KSPI menggunakan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) dalam memperjuangkan tuntutannya. Ketika konsep sudah dibuat, selanjutnya lobi dilakukan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kaum buruh.

Dalam kaitan dengan itu, pertemuan antara Said Iqbal dan Jokowi adalah bagian dari upaya untuk menyampaikan gagasan kepada presiden. Tidak cukup dengan lobi, serikat pekerja juga melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi.

Baca juga: Peserta BPJS Kesehatan Diperkirakan Banyak yang Pindah ke Kelas Lebih Rendah



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X