Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang Naikkan Pajak Penjualan Jadi 10 Persen

Kompas.com - 01/10/2019, 15:08 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber BBC

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang telah menaikkan pajak penjualan untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Kebijakan ini telah lama tertunda dengan pertimbangan risiko dampaknya terhadap perekonomian.

Dilansir dari BBC, Selasa (1/9/2019), pemerintah Jepang menaikkan pajak penjualan dari 8 persen menjadi 10 persen. Pajak ini berlaku untuk hampir seluruh barang dan jasa, meski sebagian besar makanan akan dikecualikan.

Sebelumnya, kenaikan pajak penjualan memukul daya beli di negara ekonomi terbesar ketiga di dunia tersebut.

Meskipun demikian, kali ini pemerintah telah memperkenalkan sejumlah kebijakan untuk menangkal dampak buruk kenaikan pajak tersebut terhadap daya beli. Salah satunya adalah potongan harga untuk pembelian tertentu dengan kanal pembayaran elektronik.

Baca juga: Gubernur BI Ajak Investor Jepang Berinvestasi di Indonesia

Pemerintah Jepang berencana menggunakan penerimaan dari kenaikan pajak tersebut untuk mendanai program kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan anak usia dini dan membiayai beban utang pemerintah yang besar.

"Pemerintah telah berjanji tentang (penggunaan) sekitar separuh penerimaan (dari kenaikan pajak penjualan) untuk mendanai perawatan anak gratis," kata Marcel Thieliant, ekonom untuk Jepang di Capital Economics.

Kenaikan pajak penjualan ini berlaku untuk sebagian besar barang dan jasa, mulai dari produk elektronik hingga buku dan mobil. Sebagian besar produk makanan bakal dikecualikan.

Konsumen dapat menerima potongan harga 5 persen untuk pembelian barang dengan metode pembayaran elektronik di beberapa peritel kecil.

Upaya ini dilakukan untuk memitigasi dampak kenaikan pajak, sekaligus mendongkrak penggunaan metode pembayaran elektronik di Jepang. Di Negeri Sakura tersebut, pembayaran dengan uang tunai masih menjadi andalan.

Baca juga: Ini Alasan Orang Jepang Suka dengan Tenaga Kerja Asal Indonesia

Lalu, apa dampak kenaikan pajak ini bagi perekonomian Jepang?

Dalam beberapa bulan terakhir, kinerja perekonomian Jepang cukup kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. Namun, kenaikan pajak ini diprediksi bakal memberatkan ekonomi.

Perlambatan ekonomi di China dan perang dagang dengan AS telah memukul keyakinan hisnis di Jepang. Selain itu, Jepang juga harus menghadapi melambatnya permintaan global terhadap produk-produk ekspornya, termasuk perlengkapan elektronik dan suku cadang mobil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber BBC
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com