Jadi Plt Menko PMK, Darmin Tak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 02/10/2019, 12:49 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Darmin Nasution sebagai pelaksana tugas ( Plt) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggantikan Puan Maharani.

Selain menjabat sebagai Plt Menko PMK, Darmin juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Darmin mengaku tak akn mengeluarkan kebijakan baru usai ditunjuk Jokowi sebagai Plt Menko PMK. Dia akan melanjutkan program-program yang sebelumnya dijalankan Puan Maharani.

“Plt itu ya biasanya tidak membuat kebijakan baru, tapi menjalankan apa yang ada,” ujar Darmin di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Tolak Iuran BPJS Naik, Buruh Bakal Demo Serentak di 10 Provinsi Rabu Ini

Saat ditanya soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Darmin mengaku akan tetap meneruskannya.

Sebab, rencana tersebut sudah dirumuskan sebelum dia ditunjuk sebagai Plt Menko PMK.

“(Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan) itu akan kita lihat, tapi kita pada dasarnya tidak membuat kebijakan baru, kita melanjutkan saja apa yang membuat berjalan apa yang sudah dimulai,” kata Darmin.

Kendati begitu, Darmin mengaku akan kembali melakukan rapat koordinasi mengenai kebijakan tersebut.

“Saya akan rapat dulu dengan teman-teman PMK. Saya cari waktu dulu deh satu dua hari ini,” ucap dia.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Asosiasi Klinik Cemas Muncul Masalah Besar

Sebelumnya, Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tak hanya menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah juga akan menaikkan iuran untuk peserta mandiri.

Mengacu pada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000 per bulan per orang.

Lalu, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp 75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.

Sementara, bila mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif JKN untuk peserta PBI dan kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per orang dan tarif JKN untuk peserta mandiri kelas 2 diusulkan sebesar Rp 110.000 per bulan per orang, lalu iuran JKN untuk kelas I diusulkan sebesar Rp 160.000.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X