Pelarangan Ekspor Nikel Dinilai Bisa Timbulkan Masalah bagi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melarang ekspor bijih nikel yang efektif per 1 Januari 2020 mendatang. Ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Melihat kebijakan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, adanya percepatan larangan ekspor nikel berpotensi menyebabkan masalah, seperti defisit neraca perdagangan.  

"Karena ekspor bakal drop (kosong), bahkan nol," kata Tauhid dalam sebuah diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (2/10/2019).

Baca juga: Cadangan Nikel Indonesia Berpotensi Habis 10 Tahun Lagi

Tauhid menyebutkan, berdasarkan data sejak Januari-Juli tahun ini nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 362 juta dollar AS. Karena itu muncul pertanyaan besar, apakah pemerintah sudah menghitung potensi kerugian dari kebijakan tersebut.

Pasalnya, selama ini Indonesia adalah salah satu penyuplai utama nikel dunia. "Dulu saat pelarangan ekspor kayu bulat, kan ekspor ilegal meningkat," tuturnya.

Menurut dia, adanya larangan ekspor nikel sudah memperlihatkan tanda dan respons dunia internasional yakni Uni Eropa yang akan melayangkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Larang Ekspor Nikel Mulai 2020

Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pemerintah mencermati dan memperhatikan persoalan ini agar tak memunculkan masalah baru.

"Karena ini mempengaruhi harga nikel hingga pasar saham yang terkait dengan kita," ungkapnya.