Urbanisasi di Indonesia, Sebesar Apa Kontribusi Ekonominya?

Kompas.com - 03/10/2019, 16:40 WIB
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro saat wawancara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Urbanisasi seharusnya bisa menjadi salah satu sulusi untuk mengurangi angka kesenjangan dan mengentaskasn kemiskinan. Namun nyatanya kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih rendah. 

Berdasarkan data Bank Dunia (World Bank), setiap ada 1 persen peningkatan urbanisasi hanya menyumbangkan 1,4 persen PDB per kapita. Angka ini lebih kecil ddibandingkan beberapa negara lain.

"Jadi Indonesia masih tertinggal," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro ketika memberikan penjelasan di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Kala Derasnya Urbanisasi Berpacu dengan Teknologi Digital...

Di wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik, ucap Bambang, kontribusi urbanisasi terhadap PDB sebesar 2,7 persen. Sedangkan di China, setiap terjadi peningkatan urbanisasi sebesar 1 persen, memberikan sumbangan terhadap PDB per kapita sebesar 3 persen.

Bambang mengatakan, karena kontribusi pertumbuhan urbanisasi terhadap PDB per kapita masih berada di bawah rata-rata negara lain, Indonesia harus mencari cara yang mampu mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi kunci solusi dari permasalahan tersebut.

"Kita yakin meningkatkan infrastruktur dan kebutuhan dasar menjadi penting di urban area," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Kegilaan Urbanisasi di Indonesia

Bambang menekankan, menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan membentuk sebuah wilayah urban yang inklusif. Sehingga, setiap elemen masyarakat bisa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas umum.

Pasalnya, menurut dia, pemerintah daerah kurang memberi perhatian terhadap kualitas hidup karena terlalu fokus mengejar terget pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan.

"Kita perlu mendefinisikan ulang mengenai kualitas hidup. Karena itu tidak hanya berarti soal pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan," jelas Bambang.

"Meningkatkan kualitas hidup adalah ketika bisa memberikan akses yang sama terhadap setiap masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Tak Sesuai Target, Ini Kata Menko Darmin



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X