Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adaptasi dengan Perubahan, BUMN Tak Boleh Hanya Kejar Untung

Kompas.com - 03/10/2019, 21:12 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu memperkuat budaya ramah (hospitable culture) dalam menjalankan bisnisnya. Ini khususnya bagi BUMN yang bergerak di sektor pelayanan publik.

Hospitable culture yang dimaksud yakni kemampuan memberikan pelayanan dan ikatan yang optimal kepada setiap pemangku kepentingan sebagai orientasi hospitaliti yang strategis.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus II Menteri BUMN Bambang Eka Cahyana dalam disertasi promosi doktornya di bidang Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya.

Menurut Bambang Eka, selain mengejar keuntungan, penting bagi BUMN untuk bisa menetapkan tujuan lain yang mencakup kepentingan aspek ekonomi, sosial, politik negara dan lingkungan, yang melibatkan juga partisipasi masyarakat.

Baca juga: Pesan Menteri Rini untuk Para Pimpinan BUMN

Ini sebagai wujud pelayanan maksimal perusahaan kepada masyarakat.

"Hospitable culture penting bagi BUMN karena ini merupakan suatu kapabilitas yang harus dimiliki BUMN di tengah perubahan lanskap bisnis yang terjadi. Tanpa hospitable culture, BUMN akan mengalami kesulitan jangka panjang dalam menjalankan bisnis dan sulit dalam mempertahankan reputasi korporasi," kata Bambang Eka dalam pernyataannya, Kamis (3/10/2019).

Dalam disertasinya, Bambang menyebut saat ini banyak BUMN yang hospitalitinya masih bisa lebih ditingkatkan. Menurit dia, perlu transformasi organisasi bagi sebuah perusahaan untuk mencapai hospitable culture yang optimal.

Ia menguraikan, dalam transformasi terdapat dua faktor penting bagi BUMN. Pertama, aspek kepemimpinan stratejik yang harus mengadopsi prinsip ambidextrous leadership yang mampu menyeimbangkan orientasi jangka pendek dengan orientasi jangka panjang.

Baca juga: DPR Minta Dividen BUMN Naik Menjadi Rp 49 Triliun di 2020

Kedua, tata kelola organisasi yang membuka ruang bagi partisipasi publik dalam penetapan kebijakan strategis.

"BUMN juga harus mampu benar-benar menunjukkan bahwa perannya sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabel. Serta membuka partisipasi publik dalam tata kelola perusahaan, harus di buka ruang kepada publik," ujar Bambang Eka.

"Sehingga dapat dengan cepat mendorong transformasi organisasi di aspek kepemimpinan stratejik, tata kelola korporasi, perbaikan budaya korporasi, infrastuktur bisnis dan keselarasan korporasi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com