Wamenkeu: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Merupakan Pilihan Terakhir

Kompas.com - 07/10/2019, 17:30 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku telah ratusan kali menggelar rapat soal defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Dalam rapat tersebut pemerintah mencari cara agar keuangan BPJS Kesehatan tidak tekor. Salah satu cara yang dipertimbangkan pemerintah, yakni dengan menaikan iurannya.

“Jadi penyesuaian iuran peserta (BPJS Kesehatan) itu the last option,” ujar Mardiasmo di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Adapun cara pertama yang coba dilakukan pemerintah, yakni memperbaiki sistem dan manajemen JKN. Dalam perbaikan sistem dan manajemen JKN itu termasuk di dalamnya melakukan pendataan peserta.

“Jangan sampai ada peserta yang tidak benar. Peserta itu mempengaruhi jumlah iurannya. Peserta harus valid dan iurannya semua harus bayar,” kata Mardiasmo.

Baca juga: Kenaikan Iuran Dipandang Satu-satunya Jalan Selamatkan BPJS Kesehatan

Cara kedua, lanjut Mardiasmo, yakni penguatan peran Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan BPJS Kesehatan. Ketiga, barulah kenaikan iuran peserta.

“Bagaimana perbaikan sistem JKN. Perbaiki dulu sistemnya, Menkeu (Sri Mulyani) tidak akan menambah Rp 1 kalau tidak diperbaiki. Karena sistem JKn harus sustain harus diketahui semuanya,” ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tak hanya menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah juga akan menaikkan iuran untuk peserta mandiri.

Baca juga: Jadi Plt Menko PMK, Darmin Tak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mengacu pada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000 per bulan per orang.

Lalu, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp 75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.

Sementara, bila mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif JKN untuk peserta PBI dan kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per orang dan tarif JKN untuk peserta mandiri kelas 2 diusulkan sebesar Rp 110.000 per bulan per orang, lalu iuran JKN untuk kelas I diusulkan sebesar Rp 160.000



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Whats New
Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Whats New
Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Rilis
[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

Rilis
Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Whats New
Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Whats New
Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Whats New
Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Whats New
Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Whats New
Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Rilis
Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Whats New
Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Whats New
Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Whats New
Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X