Sanksi Penunggak Iuran BPJS, Tak Bisa Perpanjang SIM hingga Buat Paspor

Kompas.com - 08/10/2019, 12:38 WIB
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris terlihat menyambangi Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris terlihat menyambangi Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, dan IMB.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fachmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Masyarakat Untung atau “Buntung”?

Melalui regulasi instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Maka, apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik, seperti memperpanjang SIM tapi masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.

Baca juga: Golongan Ini yang Menyebabkan Keuangan BPJS Kesehatan Berdarah-darah

Namun, Fachmi menyampaikan bahwa tidak ada satu pun sanksi tersebut yang pernah dilaksanakan karena institusi terkait yang memiliki wewenang. Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen.

Fachmi menekankan pentingnya sanksi bagi peserta yang tidak mau membayar iuran. Dia mengambil contoh jaminan sosial negara lain seperti Korea Selatan yang sebelumnya kolektabilitas hanya 25 persen menjadi 90 persen ketika menerapkan sanksi untuk kolektabilitas.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Whats New
Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Whats New
Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Whats New
Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Whats New
Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Whats New
Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Whats New
Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Whats New
1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

Whats New
Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering 'Mengganggu' Bu Ani...

Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering "Mengganggu" Bu Ani...

Whats New
Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Whats New
Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Whats New
Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Whats New
Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Whats New
Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Whats New
Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X