Sidang di KPPU, Hotman Paris Sebut Grab dan TBI Tidak Melanggar

Kompas.com - 08/10/2019, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan perkara yang melibatkan Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) di kantor KPPU, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dalam perkara ini, Grab sebagai terlapor I dan PT TPI sebagai terlapor II, merupakan mitra Grab yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengacara Grab dan TPI, Hotman Paris Hutapea mengatakan, dalam perkara ini, kliennya tidak melanggar aturan terkait persaingan usaha seperti yang disangkakan pihak investigator. Akan tetapi sebaliknya memberi keuntungan kepada pengemudi.

"Hanya karena PT yang punya mobil ini memakai aplikasinya, dibilang itu pelanggaran. Ya kan orang harus punya aplikasi," kata Hotman usai sidang.

Menurut Hotman, pokok pelanggaran dalam persaingan usaha ialah ketika sesuatu hal/keputusan mengakibatkan menurunnya daya saing dan merugikan kepentingan umum. Namun pada kasus Grab dan TBI sebalikanya, yakni menguntungkan pengguna jasa dengan banyak layanan aplikasi.

"Adanya aplikasi Grab malah menguntungkan kalian (penggunaan jasa) karena kalian ada pilihan kan, boleh memilih Gojek boleh memilih Grab. Malah menguntungkan masyarakat," ujarnya.

Baca juga : Tersandung Perkara di KPPU, Grab Tunjuk Hotman Paris Jadi Pengacara

Dia menambahkan, pihaknya tidak setuju dengan contoh kasus atau yurisprudensi yang digunakan pihak investigasi dalam perkara ini. Bahkan, konteksnya jauh dari persoalan yang melibatkan perusahaan transportasi berbasis aplikasi tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Whats New
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Whats New
Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Whats New
Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Whats New
Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Whats New
Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Work Smart
BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

Whats New
Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Whats New
OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

Whats New
UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

Whats New
IHSG Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

IHSG Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

Whats New
Lindungi Masyarakat, Aktivis Minta Pemerintah Percepat Sertifikasi Pelabelan BPA

Lindungi Masyarakat, Aktivis Minta Pemerintah Percepat Sertifikasi Pelabelan BPA

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Indra Karya untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Indra Karya untuk S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Ekonom: Pemerintah Jangan 'Over Regulated' terhadap Keuangan Digital

Ekonom: Pemerintah Jangan "Over Regulated" terhadap Keuangan Digital

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.