Sidang di KPPU, Hotman Paris Sebut Grab dan TBI Tidak Melanggar

Kompas.com - 08/10/2019, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan perkara yang melibatkan Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) di kantor KPPU, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dalam perkara ini, Grab sebagai terlapor I dan PT TPI sebagai terlapor II, merupakan mitra Grab yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengacara Grab dan TPI, Hotman Paris Hutapea mengatakan, dalam perkara ini, kliennya tidak melanggar aturan terkait persaingan usaha seperti yang disangkakan pihak investigator. Akan tetapi sebaliknya memberi keuntungan kepada pengemudi.

"Hanya karena PT yang punya mobil ini memakai aplikasinya, dibilang itu pelanggaran. Ya kan orang harus punya aplikasi," kata Hotman usai sidang.

Menurut Hotman, pokok pelanggaran dalam persaingan usaha ialah ketika sesuatu hal/keputusan mengakibatkan menurunnya daya saing dan merugikan kepentingan umum. Namun pada kasus Grab dan TBI sebalikanya, yakni menguntungkan pengguna jasa dengan banyak layanan aplikasi.

"Adanya aplikasi Grab malah menguntungkan kalian (penggunaan jasa) karena kalian ada pilihan kan, boleh memilih Gojek boleh memilih Grab. Malah menguntungkan masyarakat," ujarnya.

Baca juga : Tersandung Perkara di KPPU, Grab Tunjuk Hotman Paris Jadi Pengacara

Dia menambahkan, pihaknya tidak setuju dengan contoh kasus atau yurisprudensi yang digunakan pihak investigasi dalam perkara ini. Bahkan, konteksnya jauh dari persoalan yang melibatkan perusahaan transportasi berbasis aplikasi tersebut.

 

"Yang kita sangat sedih lagi, dikasih contoh yurusprudensi putusan KPPU yang yidak ada kaitannya, berbeda total," ungkapnya.

Persidangan ini merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan (PP) yang ketiga kalinya digelar. Pokok sidang, terlapor memberikan keterangan terkait adanya dugaan terkait dengan perlakuan diskriminatif Grab yang mengistimewakan mitra pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual.

Praktik diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

Grab dan TPI disangkakna melanggar sejumlah pasal, yakni Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis Komisi nantinya yang memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran denda. Jika dinyatakan bersalah akan didenda maksimal Rp 25 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Whats New
Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Whats New
Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Whats New
Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Whats New
GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

Whats New
IHSG Tumbuh 6,82 Persen, OJK: Masih Tertinggi di ASEAN

IHSG Tumbuh 6,82 Persen, OJK: Masih Tertinggi di ASEAN

Whats New
Digitalisasi Asuransi, Solusi Meningkatkan Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia

Digitalisasi Asuransi, Solusi Meningkatkan Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia

BrandzView
PLN Hanya Gunakan 57 Persen Dana PMN Tahun Ini

PLN Hanya Gunakan 57 Persen Dana PMN Tahun Ini

Whats New
Survei InsightAsia: 71 Persen Masyarakat Gunakan Dompet Digital, GoPay di Posisi Pertama

Survei InsightAsia: 71 Persen Masyarakat Gunakan Dompet Digital, GoPay di Posisi Pertama

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Merah, GOTO, BUKA, dan MDKA Ambles Lebih dari 6 Persen

IHSG Ditutup di Zona Merah, GOTO, BUKA, dan MDKA Ambles Lebih dari 6 Persen

Whats New
Ini Dompet Digital yang Paling Banyak Dipakai di Indonesia

Ini Dompet Digital yang Paling Banyak Dipakai di Indonesia

Whats New
Mempersiapkan Industri Asuransi Jiwa Menghadapi Pandemi Berikutnya

Mempersiapkan Industri Asuransi Jiwa Menghadapi Pandemi Berikutnya

Whats New
 Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Whats New
Investasi Hampir Rp 2 Triliun, Kraft Heinz Perluas Pabrik dan Modernisasi Sistem

Investasi Hampir Rp 2 Triliun, Kraft Heinz Perluas Pabrik dan Modernisasi Sistem

Whats New
Bos OJK Ungkap Sederet Tantangan yang Dihadapi Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Bos OJK Ungkap Sederet Tantangan yang Dihadapi Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.