5 Hal Baru dalam APBN 2020 yang Berdampak ke Masyarakat

Kompas.com - 12/10/2019, 12:22 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Oleh karena itu, APBN 2020 menjadi sebuah langkah strategis guna menjinakkan kondisi global yang tidak bersahabat, sambil melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional, agar ekonomi kita menjadi lebih berorientasi pada inovasi dan terhubung dengan jejaring produksi global bernilai tambah tinggi.

Salah satu harapannya adalah memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks inovasi global. Pada 2019, Indonesia berada di peringkat 78 dari 129 negara.

Posisi Indonesia berada jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand (peringkat 43), Filipina (peringkat 42), Malaysia (peringkat 39), Vietnam (peringkat 37), dan Singapura (peringkat 15). Indonesia hanya berada di atas Kamboja (peringkat 84) dan Brunei Darussalam (peringkat 120).

Bila sukses melalui tahun penuh ketidakpastian global serta tantangan internal, harapannya kita bisa naik kelas menjadi negara dengan ekonomi yang lebih stabil dan inovatif.

Muhamad Ikhsan
Peneliti Paramadina University

Artikel ini ditayangkan di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambil dari artikel berjudul "Ini daftar 5 hal baru dalam APBN 2020 yang berdampak pada masyarakat". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Whats New
Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X