5 Hal Baru dalam APBN 2020 yang Berdampak ke Masyarakat

Kompas.com - 12/10/2019, 12:22 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Oleh Muhamad Ikhsan

BERBEDA dengan draf undang-undang yang bermasalah lainnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2020 berjalan lancar. APBN 2020 diterima dan disetujui oleh semua fraksi dan kemudian disahkan pada akhir September lalu.

APBN yang mencatat sumber pemasukan keuangan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun depan dialokasikan sebesar Rp 2.540 triliun, naik 3 persen dari perkiraan yang tercantum dalam APBN 2020. Angka tersebut juga naik 3 persen dari APBN 2019, yang berjumlah Rp 2.461 triliun.

Kenaikan ini terjadi karena ada kebutuhan belanja pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Lima perubahan

Di samping kenaikan tersebut, saya mencatat ada lima hal baru dalam APBN 2020 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai warga negara dan pembayar pajak.

Pertama, pemberian insentif bagi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) agar mampu mencapai sasaran PPh dan PPN yang total nilainya Rp 1.615 triliun pada 2020. Jumlah ini naik 12 persen dibanding proyeksi pendapatan pajak tahun 2019.

Insentif ini kerap diberikan pemerintah dalam upayanya untuk mendukung iklim investasi dan daya saing.

Berbeda dengan periode pertama Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang fokus pada pemberian pengampunan pajak (tax amnesty), pada periode kedua Jokowi akan lebih fokus pada revisi peraturan perpajakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Insentif untuk PPh diberikan dalam bentuk pengurangan nilai pajak untuk kegiatan pendidikan kejuruan dan penelitian.

Baca juga: Capai Rp 104,7 Triliun, Anggaran Polri 2020 Terbesar Ketiga

Pemerintah juga memberikan bebas pajak untuk investasi sampai dengan Rp 500 miliar dan keringanan pajak (tax allowance) untuk investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah.

Insentif untuk PPN berbentuk potongan pajak bagi impor barang strategis seperti mesin dan peralatan pabrik.

Pemerintah juga tidak akan memungut PPN atas impor alat angkut transportasi massal, seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api.

Kedua, adanya bantuan baru dari pemerintah dalam bentuk tiga kartu baru bagi masyarakat tidak mampu.

Pertama, kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang akan membantu masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Jumlahnya Rp 6,7 triliun untuk 818.000 mahasiswa.

Kedua, Kartu Pra Kerja. Kartu ini diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk memperoleh pendidikan kejuruan atau sertifikasi kompetensi kerja. Jumlah anggarannya mencapai Rp 10 triliun untuk sekitar 2 juta peserta.

Ketiga, Kartu Sembako (sembilan kebutuhan pokok) yang diberikan kepada 15,6 juta keluarga miskin untuk mendapat bantuan pangan. Anggaran yang dialokasikan Rp 28 triliun.

Baca juga: Anggaran DPR Naik Rp 883 Miliar, untuk Renovasi Ruangan dan Perbaikan Lift

Pembagian sembako gratis dimulai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005 agar masyarakat miskin dapat meningkat kesejahteraannya.

Bedanya, saat ini program Kartu Sembako Jokowi merupakan bagian dari program besar untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat miskin.

Dalam program ini, selain membagikan sembako, pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian, memberikan subsidi uang muka, dan kredit perumahan.

Untuk pertanian, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 26,6 triliun untuk subsidi pupuk bagi 16,2 juta petani.

Adapun untuk cicilan perumahan bagi warga miskin, pemerintah akan memberi subsidi uang muka perumahan sebesar Rp 600 miliar bagi 150.000 keluarga dan subsidi bunga kredit cicilan perumahan sebesar Rp 3,9 triliun bagi 677.000 keluarga.

Ketiga, naiknya anggaran Dana Desa sebesar 5,2 persen menjadi sekitar Rp 856 triliun dibanding tahun 2019.

Anggaran baru Dana Desa akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, akses antarwilayah.

Baca juga: Di Tengah Protes RUU KPK, DPR Setujui Kenaikan Anggaran KPK 2020

Keempat, turunnya anggaran subsidi sebesar hampir 14 persen menjadi Rp 125 triliun pada 2020. Salah satu langkah pengurangan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan subsidi listrik secara tepat sasaran kepada pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA.

Kelima, anggaran di semua kementerian rata-rata meningkat, kecuali Kementerian Kesehatan yang turun Rp 400 miliar menjadi sekitar Rp 58 triliun.

Sementara itu, anggaran yang mengalami kenaikan paling menonjol ditemukan di Kementerian Pertahanan, naik hampir 20 persen menjadi Rp 131 triliun, disusul oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang naik 11 persen menjadi Rp 104 triliun.

Strategi antisipasi

Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun-tahun krusial bagi perkembangan ekonomi-politik negeri kita karena situasi ekonomi global sedang penuh dengan ketidakpastian akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China yang berkepanjangan dan juga faktor geopolitik di Timur Tengah.

Sementara dari dalam negeri tanpa adanya antisipasi, maka stagnasi pertumbuhan ekonomi sepertinya menjadi kenyataan.

Lembaga keuangan internasional telah menurunkan target perkembangan ekonomi global menjadi hanya 3,2 persen untuk tahun 2019 dari prakiraan awal 3,3 persen.

Adapun tahun depan IMF hanya mematok proyeksi 3,5 persen pertumbuhan ekonomi global dari proyeksi awal 3,6 persen.

Baca juga: UU APBN Diketok, Ini Target Ekonomi dan Asumsi Makro 2020

Melemahnya ekonomi dunia akan berdampak secara langsung pada kondisi ekonomi dalam negeri. Terlebih anatomi pelemahan ekonomi global tahun depan terletak pada sisi penawaran yang cenderung akan lebih lama penyembuhannya dibanding krisis ekonomi tahun 2008.

Oleh karena itu, APBN 2020 menjadi sebuah langkah strategis guna menjinakkan kondisi global yang tidak bersahabat, sambil melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional, agar ekonomi kita menjadi lebih berorientasi pada inovasi dan terhubung dengan jejaring produksi global bernilai tambah tinggi.

Salah satu harapannya adalah memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks inovasi global. Pada 2019, Indonesia berada di peringkat 78 dari 129 negara.

Posisi Indonesia berada jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand (peringkat 43), Filipina (peringkat 42), Malaysia (peringkat 39), Vietnam (peringkat 37), dan Singapura (peringkat 15). Indonesia hanya berada di atas Kamboja (peringkat 84) dan Brunei Darussalam (peringkat 120).

Bila sukses melalui tahun penuh ketidakpastian global serta tantangan internal, harapannya kita bisa naik kelas menjadi negara dengan ekonomi yang lebih stabil dan inovatif.

Muhamad Ikhsan
Peneliti Paramadina University

Artikel ini ditayangkan di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambil dari artikel berjudul "Ini daftar 5 hal baru dalam APBN 2020 yang berdampak pada masyarakat". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X