Menkeu: Penerapan Cukai Plastik Tunggu Kepastian dari DPR

Kompas.com - 12/10/2019, 18:28 WIB
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di Pantai Tanjung Pasir, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGAKementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di Pantai Tanjung Pasir, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pengenaan tarif cukai terhadap kantong plastik.

Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, usulan tersebut kini sudah masuk dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR).

Pihaknya, telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh DPR terkait rencana penambahan barang kena cukai (BKC) tersebut.

"DPR, mereka sudah minta ada studi banding kami lakukan. Kami juga membahasnya secara lebih detail, mereka akan undang berbagai stakeholder termasuk asosiasi," kata Sri Mulyani ditemui di Banten, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Cukai Naik, Djarum Akan Naikkan Harga Rokok

Menkeu menjelaskan, pembahasan soal aturan itu bersama DPR berjalan lancar dan mereka menyambut rencana ini dengan positif. Sehingga kini posisi Kemenkeu tinggal menunggu langkah selanjutnya dari DPR.

"Sisi pembahasan mereka positif cuma kita harus schedule kan untuk bisa diputuskan. Itu saja," sebutnya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu hasil dari pembahasan terkait pungutan cukai atas konsumsi kantong plastik yang akan diteruskan oleh para anggota DPR periode 2019-2024.

Jika sudah keluar keputusan dari DPR maka rencana tersebut sudah bisa diterapkan. "Kami menunggu saja dari DPR untuk bisa memutuskan," tambahnya.

Baca juga: Cukai Plastik Dinilai Tak Efektif

Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani Indrawati kembali membuka opsi memungut cukai atas penggunaan plastik.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI mengenai asumsi makro RAPBN 2020, Sri Mulyani mengungkapkan permohonannnya kepada DPR untuk memberikan restu atas pemungutan cukai yang sebenarnya sudah tercantum dalam UU APBN 2019.

"Kami tidak akan lupa memohon agar Komisi XI menjadwalkan konsultasi mengenai cukai plastik karena sudah ada di UU apbn namun belum membuat PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk melaksanakan karena harus melakukan konsultasi dengan anggota dewan," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X