Susi Tetap Serius Bahas Ilegal Fishing, Meski Masa Jabatan Hampir Selesai

Kompas.com - 14/10/2019, 15:29 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menikmati kopi usai berolahraga paddle board di dekat pulau kecil di pantai Sujung, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (8/9/2019). KOMPAS.com/FARID ASSIFAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menikmati kopi usai berolahraga paddle board di dekat pulau kecil di pantai Sujung, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (8/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tetap serius membahas kelanjutan kasus mafia ilegal fishing meski masa jabatannya di periode pertama era Presiden Joko Widodo segera berakhir.

Susi mengatakan, pembahasan bersama Interpol dan beberapa negara terkait sangat penting untuk kelangsungan pemberantasan mafia ilegal fishing yang terorganisir secara internasional (transnational organize crime).

"Forum ini sangat action oriented bukan cuma meeting, spesifik membahas hanya kasus tertentu, melibatkan banyak negara dan sangat jarang ditemukan di forum hukum. Ini sangat penting untuk membahas kasus lintas negara yang terorganisir," kata Susi Pudjiastuti dalam Regional Investigative and Analitycal Meeting (RIACM) di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga : Menurut Susi, Ini Alasan Ekspor Ikan RI Belum Bisa Saingi Thailand

Susi mengatakan, forum kali ini merupakan forum RIACM kedua bersama Interpol yang sebelumnya diselenggarakan pada bulan Juli 2019.

Dalam forum RIACM kedua ini, Menteri Susi bersama Interpol dan negara terkait lainnya membahas kapal buruan Interpol sejak bertahun-tahun lalu, yang berhasil ditangkap oleh Indonesia.

Penangkapan kapal tersebut juga memberikan efek besar bagi negara yang terlibat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X