Defisit BPJS Kesehatan dan Celah Kebijakan Cukai Rokok

SETELAH melalui perdebatan panjang, pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mulai awal 2020.

Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran BPJS hingga 100 persen atau menjadi dua kali lipat dibandingkan iuran yang harus dibayarkan warga saat ini.

Nantinya, kenaikan iuran tersebut akan diatur melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres nantinya juga akan diatur pembatasan bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan untuk mengakses layanan publik dari pemerintah. Saat ini, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah terpaksa menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena defisit keuangan yang menimpa lembaga ini semakin melebar.

Kementerian Keuangan memprediksi tanpa ada kenaikan iuran, defisit keuangan BPJS Kesehatan akan terus meningkat berturut-turut menjadi sebesar Rp 32 triliun di 2019, mencapai Rp 44 triliun tahun 2020, hingga Rp 56 triliun pada 2021.

Selain defisit keuangan, BPJS Kesehatan juga dihantui dengan persoalan penyimpangan (fraud) atau korupsi dalam pengelolaan keuangan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 memperkirakan dana BPJS Kesehatan sekitar Rp 1 triliun menguap akibat dipotong secara ilegal oleh sejumlah kepala daerah.

Sebenarnya, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar defisit keuangan BPJS Kesehatan tak semakin terus bertambah. Selain penyertaan modal negara (PMN), pemerintah juga mengalokasikan bantuan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan, pemerintah juga mengalokasikan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau atau dikenal juga dengan cukai rokok untuk menambal defisit keuangan BPJS tersebut.

Pada tahun 2018, pemanfaatan cukai rokok mampu menambal defisit BPJS hingga Rp 5 tiliun. Sejatinya ada banyak hal menarik yang dapat dimanfaatkan pemerintah jika pendapatan dari sektor cukai rokok ini akan tetap diandalkan guna mengurangi defisit keuangan BJPS Kesehatan.

Harapannya, kalaupun tidak bisa dihindarkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dilakukan secara drastis.

Filosofinya sangat sederhana, yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari pendapatan cukai rokok yang selama ini masih belum sesuai dengan seharusnya.

Tentu saja, pemerintah perlu keberanian untuk melakukan berbagai perubahan dalam aturan cukai dan tata niaga sektor industri hasil tembakau (IHT) agar pendapatannya bisa maksimal.

Bukan hanya mengambil jalan pintas menaikkan tarif cukai setinggi-tingginya yang dalam jangka panjang akan memantik persoalan baru yang tak kalah pelik. Mulai dari kebangkrutan perusahaan-perusahaan rokok, gelombang pemecatan tenaga kerja, hingga menjamurnya pengangguran dan kemiskinan di wilayah-wilayah sentra industri rokok.

Struktur Tarif Cukai

Berdasarkan catatan yang ada, hal utama yang membuat penerimaan negara dari industri rokok menjadi kurang optimal adalah terkait struktur tarif cukai. Saat ini, struktur yang ada masih memunculkan celah penghindaran pembayaran cukai oleh sejumlah perusahaan besar.

Riset oleh Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 2019 cukup menggelitik untuk dikaji.

Dalam kajiannya, INDEF menyatakan, struktur yang rumit menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara sekitar Rp 1 triliun. Data lainnya, berdasarkan perhitungan ekonom UI Abdillah Ahsan, nilai potensi kerugiannya mencapai sekitar Rp 7 triliun, sementara versi Indonesia Budget Center sekitar Rp 6,25 triliun.

Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan?

Optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sumber adalah salah satunya. Di antara solusi optimalisasi penerimaan negara yang bisa dipakai untuk menambal defisit keuangan BPJS adalah memperbaiki berbagai kebijakan terkait cukai dan industri rokok nasional.

Pemerintah harus terus berupaya menutup berbagai celah penghindaran pembayaran cukai rokok. Banyak pihak sudah mengusulkan bahwa salah satu cara menutup celah ini adalah dengan menggabungkan batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang per tahun.

Penggabungan ini diharapkan mampu membuat perusahaan-perusahaan besar membayar cukai golongan tertinggi, sehingga pendapatan negara yang bisa dipakai “membantu” BPJS Kesehatan bisa lebih besar.

Andai kebijakan ini dapat dilakukan, industri rokok semestinya tak perlu lagi berada di pusaran defisit keuangan BPJS Kesehatan. Bukan cuma soal pendapatan negara yang akan lebih optimal, tetapi juga konsumsi yang bakal semakin terkendali.