Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Banjir Tekstil Impor, Sri Mulyani Cabut Izin 5 Importir dan 1 PLB

Kompas.com - 14/10/2019, 19:17 WIB
Yoga Sukmana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai mencabut surat izin impor para importir nakal yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT).

Hal ini dilakukan di tengah isu banjir tekstil impor dan produk tekstil di Indonesia dan tudingan yang mengarah ke gudang-gudang penyimpanan barang Pusat Logistik Berikat (PLB).

"Kalau pelanggaran berat, kami cabut izinnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Pada hari ini, Sri Mulyani mencabut izin 5 importir karena melanggar ketentuan bea cukai. Kelima importir ini merupakan importir yang berasal dari PLB khusus TPT di Jawa Barat.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mencabut surat izin 1 PLB TPT, yakni PT Indo Cafco yang berada di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca juga: Jokowi Dibisiki Banjir Impor Tekstil, Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat

Perempuan yang kerap disapa Ani itu tidak menjelaskan rinci kesalahan para importir dan PLB itu. Namun, ia menuturkan, Kemenkeu memiliki kriteria menjatuhkan sanksi.

Untuk ketentuan bea cukai, importir atau PLB dinilai melanggar ketentuan tersebut bila tidak ada kegiatan selama 6 bulan (diblokir), tidak ada kegiatan selama 12 bulan (dicabut izinnya).

Pelanggaran lainnya yakni tidak melakukan pembongkaran, IT inventori dan CCTV serta eksistensi tidak ada atau meragukan.

Dua pekan lalu, Sri Mulyani membantah banjir TPT atau serat dan kain impor lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) pada Jumat (3/10/2019).

Saat itu ia bilang impor TPT yang melalui PLB selalu dimonitor secara ketat dan teliti.

Baca juga: Ini Bantahan Sri Mulyani Soal Kabar Membanjirnya Tekstil Impor

Bahkan, truk yang digunakan untuk membawa barang impor dari pelabuhan ke PLB dilengkapi GPS sehingga posisi keberadaan barang bisa dipantau.

"Sebetulnya kalau impor lewat PLB monitoring dan prosesnya jauh lebih teliti. Kalau penyelundup teoritis justru enggak lewat PLB," kata dia.

Dugaan Sri Mulyani didasarkan data mengenai impor TPT nasional yang tidak mengalami kenaikan signifikan yaitu 4,7 miliar dollar AS pada 2017, 4,9 miliar dollar AS pada 2018 dan 3,7 miliar dollar AS pada 2019.

Sementara itu, importasi TPT yang melalui PLB hanya 4,1 persen dari total impor TPT nasional.

Sebelumnya, ungkap Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo diberikan informasi oleh industri tekstil terkait adanya banjir tektil impor ke Indonesia yang diduga lewat PLB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

Whats New
The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

Whats New
Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Whats New
[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com