Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Banjir Tekstil Impor yang Bikin Sri Mulyani Blokir Ratusan Importir

Kompas.com - 15/10/2019, 08:51 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu banjir tekstil dan produk tekstil (TPT) impor terus bergulir pasca laporan yang masuk ke telinga Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Laporan banjir TPT impor berasal dari para pelaku industri tekstil yang gerah lantaran potensi kesulitan bersaing dengan produk impor.

Selama ini sebagian bahan baku tekstil memang masih didatangkan dari luar negeri. Namun masalahnya ada importir nakal yang dicurigai melanggar ketentuan kuota impor TPT atau melebihi kuota impor.

Baca juga: Jokowi Dibisiki Banjir Impor Tekstil, Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat

Mata para pelaku industri tekstil mengarah ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Membanjirnya tekstil impor diduga berasal dari para importir di PLB.

PLB merupakan satu kawasan terpadu gudang-gudang penyimpanan sementara barang yang izinnya diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi memberikan tugas khsus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memastikan benar tidaknya isu banjir tekstil impor.

Membantah...

Sri Mulyani lantas mendatangi salah satu PLB di wilayah Sunter, Jakarta Utara pada Jumat (4/10/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu datang bersama Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak sekitar pukul 14.00 WIB di PLB PT Uniair dan PT Dunia Express.

Setelah sekitar satu setengah jam mengecek PLB tersebut dan berdialog dengan Asosiasi PLB dan Asosiasi Logistik Indonesia, Sri Mulyani membantah kalau banjir tekstil impor berasal dari PLB.

Saat itu ia bilang impor TPT yang melalui PLB selalu dimonitor secara ketat dan teliti.

Baca juga: Ini Bantahan Sri Mulyani Soal Kabar Membanjirnya Tekstil Impor

Bahkan, truk yang digunakan untuk membawa barang impor dari pelabuhan ke PLB dilengkapi GPS sehingga posisi keberadaan barang bisa dipantau.

Selain itu pelaku usaha yang mengimpor barang juga diwajibkan presentasi ke Kanwil Bea Cukai, lalu tersambung ke Ditjen Pajak wajib menunjukkan rencana kerja dan kuota barang impor harus sesusi kuota yang dimiliki.

Jadi menurut dia,  tidak mungkin ada impor yang sampai melebihi kuota.

"Sebetulnya kalau impor lewat PLB monitoring dan prosesnya jauh lebih teliti. Kalau penyelundup secara teoritis justru enggak lewat PLB," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masihkah Indramayu Jadi Lumbung Pangan Nasional untuk Ketahanan Pangan?

Masihkah Indramayu Jadi Lumbung Pangan Nasional untuk Ketahanan Pangan?

Whats New
Harga Bahan Pokok Kamis 13 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Cabai Merah Keriting

Harga Bahan Pokok Kamis 13 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Cabai Merah Keriting

Whats New
Mengintip Upaya Jangka Pendek Kementan dalam Menggenjot Produksi Beras

Mengintip Upaya Jangka Pendek Kementan dalam Menggenjot Produksi Beras

Whats New
Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Whats New
Ini 'Ramalan' Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Ini "Ramalan" Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Whats New
Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Whats New
IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

Whats New
The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

Whats New
Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Whats New
[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com