Jaga Iklim Usaha, Begini 7 Langkah Jokowi di Periode Pertama

Kompas.com - 15/10/2019, 14:52 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019). MUTIA FAUZIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapan bahwa pemerintah memiliki 7 langkah cara untuk menjaga iklim usaha.

Hal ini dinilai menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global yang mengalami pelemahan.

“Transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 akan difokuskan untuk mengubah ekonomi berbasis sumber daya alam," ujarnya di acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta (15/10/2019).

Ke depan, basis ekonomi Indonesia tidak lagi tergantung dengan SDA namun menjadi ekonomi yang berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa.

Ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh 5 persen. Pertumbuhan ini dicapai di tengah gejolak moneter, gejolak harga komoditas dan perang dagang Amerika Serikat dengan China.

Baca juga: Periode Pertama Mau Habis, Target Ini yang Tak Bisa Dicapai Jokowi

Lantas apa saja 7 langkah Pemerintahan Jokowi menjaga iklim usaha? Berikut langkahnya:

  • Pemberian tax holiday sesuai besaran investasi. Hal ini diberikan untuk pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dari hulu ke hilir dan berdaya saing tinggi.

Sektor SDA yang mendapatkan tax holiday yaitu industri kimia dasar, logam dasar, permurnian, petrokimia, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan.

  • Perbaikan perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). Hal ini dilakukan untuk memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi.

Saat ini kata Darmin, OSS versi 1.1 telah diperkenalkan dan penyempurnaan OSS lebih lanjut terus dilakukan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga yang terkait.

  •  Perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan berbasis perpajakan.

Reformasi pajak ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang.

  •  Memberikan super deduction tax kepada industri yang terlibat dalam vokasi. Fasilitas yang diberikan yakni pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200 persen untuk vokasi dan 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
  • Kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kebijakan itu meliputi peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global Value Chain (GVC), simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, efisiensi logistik, dan diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar.
  •  Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang meliputi tiga lembaga vokasi yaitu SMK, BLK, dan Politeknik. Hal ini dilakukan dalam upaya menyiapkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
  •  Pengoptimalan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian seperti pusat produksi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri kecil, dan pariwisata.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X