Kompas.com - 15/10/2019, 20:09 WIB
Teluk Benoa yang dilalui jalan tol diatas perairan yang rencananya akan direklamasi. KOMPAS.com/Sri LestariTeluk Benoa yang dilalui jalan tol diatas perairan yang rencananya akan direklamasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pembahasan Peraturan Presiden soal Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dengan dasar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2019.

"Kami sudah rapat sekali di Sekretariat Negara, ini kan ada tarik ulur jadi harus dibuat clear-cutnya. Artinya, mau direvisi sekarang, bentuknya kayak gimana, saya pikir dengan arahan tadi bisa menjadi dasar," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (15/10/2019)

Keputusan Menteri yang diteken Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 4 Oktober 2019 lalu telah menetapkan Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM), sehingga dilarang untuk direklamasi.

KKM tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Bali, I Wayan Koster kepada Susi Pudjiastuti, hingga adanya usulan dari masyarakat Hindu Bali berdasarkan Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) soal adanya kawasan suci di Teluk Benoa.

Baca juga : KKP: Rencana Reklamasi Harus Disertai Perencanaan yang Akurat

Brahmantya mengatakan, KKP juga sudah melakukan konsultasi publik dengan berbagai pihak sebelum membuat Keputusan Menteri. Karena sudah ada Keputusan Menteri maka reklamasi tidak bisa dilanjutkan.

Terkait Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang memberikan izin reklamasi di dalamnya, Brahmantya mengatakan akan melakukan review oleh KKP agar bisa menyesuaikan keputusan membuat Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi maritim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perpres juga kan memang di-review lima tahunan, ini akan kita sesuaikan," kata Brahmantya.

Perpres nomor 51 tahun 2014 yang dirilis oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai saat ini belum diubah. Dalam Perpres tersebut, Teluk Benoa memang dinyatakan termasuk dalam zona pemanfaatan ruang yang bisa dilakukan pembangunan, salah satunya reklamasi.

Saat ini PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) selaku pemilik izin lokasi reklamasi di Teluk Benoa tak melakukan aktivitas apapun.

Pihak KKP meminta kepada PT TWBI untuk berkoordinasi dengan KKP lebih jauh terkait tindaklanjut aktivitas yang akan dilangsungkan.

“Di luar titik itu juga ada wilayah yang dikelola oleh kementerian lain, misalnya pelabuhan dan lainnya. Ini bukan ranahnya KKP,”

Dengan ditetapkan sebagai KKM, Teluk Benoa akan dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim yang akan mendukung sektor Pariwisata Bali. KKM Teluk Benoa yang ditetapkan memiliki luas keseluruhan 1.243,41 hektare, yang terbagi menjadi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tuntutan Buruh ke Ridwal Kamil: Cabut Keputusan Kenaikan UMP Jabar 2022

Tuntutan Buruh ke Ridwal Kamil: Cabut Keputusan Kenaikan UMP Jabar 2022

Whats New
SKK Migas-Premier Oil Temukan Cadangan Migas di Perbatasan Indonesia-Vietnam

SKK Migas-Premier Oil Temukan Cadangan Migas di Perbatasan Indonesia-Vietnam

Whats New
Menurut Gubernur The Fed, Ini 3 Ancaman Varian Omicron ke Ekonomi AS

Menurut Gubernur The Fed, Ini 3 Ancaman Varian Omicron ke Ekonomi AS

Whats New
OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

Whats New
DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

Whats New
Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Whats New
Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Whats New
Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Rilis
Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Whats New
Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Whats New
Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Rilis
Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Rilis
APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

Rilis
Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

BrandzView
Pemerintah Mau Setop Impor BBM pada 2027

Pemerintah Mau Setop Impor BBM pada 2027

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.