Meneliti SD Inpres di Era Soeharto, Ekonom AS Ini Raih Nobel Ekonomi

Kompas.com - 16/10/2019, 05:16 WIB
Sekelompok siswa SD Inpres Tiom berjalan pulang dari sekolahnya yang belum sepenuhnya memulai aktivitas belajar-mengajar di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Selasa (28/7/2015). Kabupaten pemekaran dari Jayawijaya pada tahun 2008 ini membutuhkan 200-300 guru TK/PAUD, SMP,dan SMA/SMK. KOMPAS/ICHWAN SUSANTOSekelompok siswa SD Inpres Tiom berjalan pulang dari sekolahnya yang belum sepenuhnya memulai aktivitas belajar-mengajar di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Selasa (28/7/2015). Kabupaten pemekaran dari Jayawijaya pada tahun 2008 ini membutuhkan 200-300 guru TK/PAUD, SMP,dan SMA/SMK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Trio ekonom dianugerahi penghargaan Hadiah Nobel pada Senin (15/10/2019) atas apa yang mereka lakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan global.

Mengutip berbagai sumber, Komite Hadiah Nobel menjelaskan, ketiga ekonom tersebut, yaitu Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer menginisasi sebuah pendekataan untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pada sebuah desain eksperimen yang sangat hati-hati.

Desain eksperimen tersebut nantinya akan menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan tertentu.

Salah satu dari pemenang Hadiah Nobel tersebut, Esther Duflo, adalah penerima termuda sekaligus perempuan kedua yang dianugerahi Hadiah Nobel ekonomi. Dia adalah seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology, begitu juga suaminya yang terlahir di Mumbai, Banerjee.

Baca juga : Beri Solusi soal Kemiskinan, 3 Orang Ini Raih Nobel Ekonomi

Duflo yag saat ini berusia 46 tahun meneliti kebijakan SD inpres yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia di era 1973 hingga 1978. Periode tersebut merupakan era Soeharto menjadi Presiden di Indonesia.

Penelitian tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan judul Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment.

Dalam publikasinya itu, Duflo menganalisa dampak dari program pemerintah tersebut terhadap pendidikan dan tingkat upah penduduk Indonesia kala itu.

Caranya, dengan menggabungkan perbedaan jumlah sekolah di berbagai daerah dengan perbedaan antar-kelompok yang disebabkan oleh waktu program.

Adapun dalam abstraksi penelitian dijelaskan penelitian tersebut berbasis pada realita yang terjadi di Indonesia tahun 1973 dan 1978. Di mana RI membangun lebih dari 61.000 SD.

 

Kebijakan SD Inpres

SD Inpres muncul di era Soeharto. Hal ini dilakukan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang warganya berpenghasilan rendah.

Dalam hal ini, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Kompas, 18/12/1973).

Sementara, kebijakan SD Inpres sendiri dibentuk oleh ekonom Indonesia Widjojo Nitisastro.

Duflo menjelaskan, pembangunan SD Inpres menyebabkan anak-anak usia 2 hingga 6 tahun di 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan, untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.


Menggunakan variasi sekolah yang dihasilkan oleh SD Inpres ini sebagai variabel instrumental, ke dampak pendidikan pada upah, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan ini sukses 'meningkatkan' perekonomian. Bahkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 persen hingga 10,6 persen.

Meski SD Inpres ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan anak di berbagai daerah, namun belakangan ini SD tersebut kurang begitu mendapatkan perhatian. Mulai dari kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan hingga kekurangan guru.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X