Kejar Target KUR, Pemerintah Minta E-commerce Bimbing UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pelaku usaha seperti e-commerce berperan aktif dalam membimbing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuannya, agar UMKM bisa mencapai kemandirian ekonomi dengan mengembangkan produknya sesuai standar yang berlaku di pasar.

Produk sesuai standar ini akan lebih mampu diserap pasar dan berpeluang ekspor.

"Model atau pola bimbingannya, mereka (e-commerce sebagai offtaker (mentor/pembina). Kalau di sektor produktif pembuatan busana, mereka bimbing membatik, merajut, dan lain-lain. Dari awal dibina cara jahit yang baik. Offtaker ini tugasnya menyerap output produknya juga," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Merko Darmin Akui KUR untuk TKI Bikin Rasio Kredit Macet Membengkak

Iskandar mengatakan, pembinaan UMKM di sektor produktif dan jasa itu akan membantu pemerintah meningkatkan target penyaluran KUR di bidang terkait sebesar 60 persen.

Pasalnya, penyaluran KUR di sektor produktif hingga hari ini dianggap agak tersendat.

Sebab, belum meluasnya kegiatan di sektor itu. Realisasi KUR di sektor produktif per Agustus 2019 baru sekitar 47 persen dari target 60 persen.

Di bidang busana dan produk turunannya sendiri, realisasi penyaluran KUR sejak Januari-September 2019 baru sebesar Rp 1,13 triliun yang diberikan kepada 45.000 debitur.

Padahal target di tahun 2019, penyaluran KUR mesti mencapai Rp 140 triliun yang 60 persennya mesti diserap sektor produktif.

Realisasi itu masih di angka Rp 102 triliun yang diberikan kepada 3,4 juta debitur hingga Agustus 2019.

Baca juga: Menko Darmin: Target 60 Persen KUR Sektor Produktif Tahun Ini Sulit Tercapai

"Jadi dengan inovasi semacam ini, kami harapkan bisa berkembang. Targer KUR produktif yang sudah ditetapkan bisa tercapai," kata Iskandar.

Dengan cara itu pula, dia bertekad pertumbuhan KUR harus di atas pertumbuhan kredit nasional.

"KUR ke depan kami ingin harus di atas pertumbuhan kredit nasional. inilah keberpihakan pemrintah. kalau KUR di bawah pertumbuhan kredit nasional malah share-nya makin turun," pungkasnya.