Sawah Tinggal 7,1 Juta Hektar, Jokowi Perintahkan Langkah Penyelamatan

Kompas.com - 16/10/2019, 18:50 WIB
Ilustrasi sawah Dok. Kementerian PertanianIlustrasi sawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya untuk mengambil aksi penyelamatan lahan sawah yang terus menyusut.

Demikian diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

"Perpresnya itu kan keluar sebulan yang lalu dan memerintahkan kepada sekian banyak menteri untuk mengambil tindakan dan penyelamatan lahan sawah," ujarnya.

Sofyan mengatakan, upaya penyelamatan sangat penting agar lahan sawah tidak terus menerus menyusut setiap tahun.

Saat ini, kata dia, berdasarkan pemetaan terakhir, lahan sawah di Indonesia hanya tinggal 7,1 juta hektar.

Baca juga: Bahas Pengendalian Lahan Sawah, Darmin Kumpulkan Sejumlah Menteri

Padahal pada 2013 lalu, luasan lahan sawah di Indonesia masih 7,7 juta hektar. Itu artinya terjadi penyusutan sebesar 600.000 hektar dalam 6 tahun.

Pemerintah, ucapnya, sudah merancang strategi untuk menyelamatkan lahan sawah tersebut. Antara lain adalah akan ada skema insentif kepada pemilik lahan agar lahan pertaniannya tidak dijual atau dialihfungsikan.

"Kalau kita kunci tanah orang tidak boleh digunakan hanya untuk sawah perlu ada insentif," kata dia

"Kemudian tentang bagaimana persaingan kebutuhan pangan dan industri. Jadi harus ada aturan dasarnya, karena kalau industri kadang korbankan sawah," sambungnya.

Dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomin, berbagai kementerian diberikan tugas masing-masing. Nantinya perkembangan terbaru akan kembali dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X