Ini Permintaan Warga Dayak Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Kompas.com - 17/10/2019, 13:26 WIB
Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya Terhadap Pemindahan Ibu Kita Negara ke Kalimantan Timur di Jakarta, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMASeminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya Terhadap Pemindahan Ibu Kita Negara ke Kalimantan Timur di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengumpulkan perwakilan Etnis Dayak terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

Tujuannya, agar pemerintah bisa mendengar harapan dan masukan dari para perwakilan Suku Dayak terkait rencana pemerintah tersebut.

“Seminar nasional ini bertujuan menampung gagasan konstruktif dari masyarakat lokal khususnya Etnis Dayak,” ujar Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca juga : Menhub Usul Ada Bus Amfibi di Ibu Kota Baru

Dalam kesempatan itu, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional, Dagut H. Djunas meminta pemerintah pusat memperhatikan keberlangsungan hidup warga Dayak.

Sebab, saat ini masyarakat Dayak tak lagi memiliki tanah garapan. Karena, sebagian besar tanah di Kalimantan Timur dikuasai pihak swasta untuk dijadikan perkebunan sawit.

“Masyarakat kita ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga yang punya sertifikat gratis, dan setiap desa punya hutan adat 10 hektare,” kata Dagut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Uang Muka Pembangunan Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Rp 500 Miliar

Sementara itu, tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kalimantan Tenggara, Dolvina Damus mengatakan, saat ini mayoritas warga Dayak menggantungkan hidupnya dengan cara bertani dan berkebun.

Sedangkan masyarakat lain yang hidup di Pulau Kalimantan, berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil maupun swasta. Menurut dia, hal tersebut membuat terjadinya kesenjangan sosial.

Atas dasar itu, dia berharap pemerintah memperhatikan warga Dayak dalam pembangunan ibu kota baru, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

“Kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik sosial. Ini yang perlu diantisipasi. (Oleh karena itu) diharpakan dalam pembangunan ibu kota negara dapat diberikan kebijakan khusus kepada suku bangsa Dayak terkait dengan ketenagakerjaan,” ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Buka Sayembara Desain Ibu Kota Baru Oktober 2019, Tertarik?



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X