Warga Dayak Minta Tanah 5 Hektar per KK, Ini Respons Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku akan mempertimbangkan permohonan warga Dayak terkait permintaan tanah 5 hektar untuk masing-masing kepala keluarga (KK) di Kalimantan.

“Tentunya nanti akan kami sampaikan ke kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Bambang menyebutkan, nantinya pemerintah tak hanya fokus membangun ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur saja. Pemerintah sendiri sudah menentukan lokasi ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Baca juga: Ini Permintaan Warga Dayak Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Menurut Bambang, pemerintah juga akan memperhatikan pembangunan di wilayah penyangga ibu kota baru tersebut.

“Termasuk bagaimana caranya membangun masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal nanti bisa berbaur dengan mudah di ibu kota baru tersebut,” kata Bambang.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengumpulkan perwakilan Suku Dayak terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Sri Muyani Akui Pemindahan Ibu Kota Tetap Bebani APBN

Tujuannya, agar pemerintah bisa mendengar harapan dan masukan dari para perwakilan Suku Dayak terkait rencana pemerintah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional, Dagut H. Djunas meminta pemerintah pusat memperhatikan keberlangsungan hidup warga Dayak.

Sebab, saat ini masyarakat Dayak tak lagi memiliki tanah garapan. Karena, sebagian besar tanah di Kalimantan Timur dikuasai pihak swasta untuk dijadikan perkebunan sawit.

“Masyarakat kita ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga yang punya sertifikat gratis dan setiap desa punya hutan adat 10 hektare,” kata Dagut.

Baca juga: Uang Muka Pembangunan Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Rp 500 Miliar