2 Hari Lagi Masa Jabatan Berakhir, Ini Kenangan Menteri Susi

Kompas.com - 18/10/2019, 15:43 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berfoto bersama para penjabat eselon I di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berfoto bersama para penjabat eselon I di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada banyak kenangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti selama 5 tahun terakhir.

Kenangan itu semakin terasa mengingat langkah dan ketegasan Susi selama memimpin kedaulatan laut Indonesia, baik bagi orang terdekatnya, maupun masyarakat RI seluruhnya.

Dalam sebuah video di acara peluncuran bukunya berjudul "Transformasi Kelautan & Perikanan 2014-2019" di Kementerian KKP, Jumat (18/10/2019), Susi kerap menunjukkan langkah masif memerangi kapal pencuri ikan dan memberdayakan masyarakat pesisir.

Tak jarang, dia juga menunjukkan sikap ala dirinya, cuek dan bersahabat dengan masyarakat sekitar saat kunjungan dinas. Dia mengajak masyarakat senam dan lomba tarik tambang di pantai.

Baca juga : Di Balik Senyum dan Rangkulan Luhut untuk Susi...

 Videoitu juga diawali dengan ucapan Presiden RI saat melantik Susi. Susi terlihat berlari kecil mensejajarkan barisan dengan para Menteri lain, yang saat itu tengah dilantik bersama.

"Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti dan saya yakini beliau nanti akan banyak melakukan terobosan di bidang Kelautan dan Perikanan," begitu kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat melantik wanita asal Pangandaran itu.

Usai dilantik, Susi benar-benar melakukan terobosan. Dia merasa kata-kata Presiden Jokowi merupakan sinyal bagi dirinya untuk memperbaiki laut.

"Pak jokowi bilang saya akan bikin terobosan. Itu adalah sebuah sinyal bahwa saya boleh banyak melakukan terobosan. Dan beliau mendukung sekali, membentuk Satgas 115, beliau perintahkan Menteri Hukum dan Ham menandatangani perizinan moratorium kapal asing selama 6 bulan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Terobosan itu memang terlihat saat Susi mengambil beragam langkah anti mainstream, yang masih jadi perdebatan hingga kini, seperti melarang ekspor koral, melarang menangkap ikan menggunakan cantrang atau alat yang merusak laut, dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

Penenggelaman

Belumlama ini, Susi kembali memimpin 21 penenggelaman kapal di Kalimantan Barat. Jumlah 21 kapal itu menambah koleksi kapal yang ditenggelamkan sejak dirinya menjabat jadi menteri.

Data KKP menyebut, 556 kapal sudah dimusnahkan dari Oktober 2014 hingga Oktober 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, 2 kapal Papua Nugini, 3 kapal Republik Rakyat China, 1 kapal Nigeria, 1 Kapal Belize, dan 26 kapal Indonesia.

Sementara itu berkat kebijakannya memerangi kapal pencuri ikan, produksi ikan tuna, tongkol, dan cakalang mengalami peningkatan. Menurut data Fishstat 2019, Indonesia masuk menjadi produsen nomor 1 tuna dunia, dari 1.178.173 ton tahun 2012 menjadi 1.342.601 ton tahun 2017.

Sementara di posisi kedua ditempati oleh Vietnam dengan total 485.875 ton tahun 2017.

Setali tiga uang, ekspor ikan turut meningkat. Volume ekspor hasil perikanan tahun 2017-2018 naik 4,45 persen dan nilai ekspor naik 7,44 persen.

Gagalkan Penyelundupan Hasil Laut

Tidak hanya itu, Susi kerap punya andil dalam penggagalan penyelendupan hasil laut RI yang peredarannya sudah dilarang pemerintah.

Sebut saja benih lobster yang telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 56 Tahun 2019 tentang Penangkapan Lobster. Lobster di bawah ukuran 200 gram dan bertelur tidak boleh diperjualbelikan dan keluar dari wilayah Indonesia.

Sepanjang tahun 2019 hingga 5 Oktober 2019, KKP dan tim gabungannya telah berhasil menggagalkan 63 kasus penyelundupan benih lobster.

Rinciannya, 11 kasus ditangani oleh BKIPM, 34 kasus oleh Polri, 15 kasus oleh TNI AL, dan 3 kasus oleh Bea Cukai. Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp 733,67 miliar.

KKP juga mengatur soal peredaran kepiting. Sama seperti lobster, kepiting di bawah 200 gram dan kepiting betina tidak diperjualbelikan, kecuali pada periode 15 Desember hingga 15 Februari.

Peraturan tersebut dibuat agar ekosistem kepiting tidak habis sehingga harus impor dari luar. Sejauh ini, kepiting bakau di daerah Jawa telah habis. Sedangkan, kepiting bakau masih hidup di Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur.

PDB Perikanan Meningkat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mencatatkan kenaikan pada nilai PDB Perikanan di triwulan II 2019 yang dilaporkan pada September lalu. Kenaikan itu mencapai Rp 62,24 triliun dibanding triwulan II 2018 sebesar Rp 58,58 triliun.

Pencapaian tersebut memberikan kontribusi PDB perikanan Triwulan atas dasar harga berlaku tahun 2014-2018 terhadap PDB nasional dengan rata-rata sebesar 2,60 persen. Persentase ini meningkat dari rata-rata tahun 2014 sebesar 2,32 persen.

Hal tersebut menunjukkan, ada peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan income para pelaku sektor perikanan secara rata-rata.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X