4 Kebijakan Besar Menko Darmin di Kabinet Kerja I

Kompas.com - 18/10/2019, 16:11 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution masih abu-abu. Tak ada yang bisa memastikan apakah namanya akan dipertahankan masuk Kabinet Kerja Jilid 2 atau tidak.

Meski begitu, Darmin punya rekam jejak kinerja yang bisa dilihat publik. Hal utama tentunya terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen di tengah pelemahan ekonomi global.

Namun tugasnya tak hanya itu.

Jabatan menteri koordinator yang strategis membuatnya kerap mengambil berbagai kebijakan penting.

Baca juga: Thomas Lembong: Kabinet Baru Bakal Langsung Lari...

Apa saja kebijakan tersebut? berikut catatannya:

1. Peket Kebijakan Ekonomi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tangan dingin Darmin sebagai Menko Perekonomian melahirkan 16 peket kebijakan ekonomi di periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Setiap paket kebijakan yang diluncurkan memiliki fokus berbeda, mulai dari deregulasi, debirokratisasi, hingga pemberian insentif fiskal untuk memompa investasi.

Tujuan paket kebijakan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.

Darmin memainkan peran penting dalam kebijakan ini. Sebab seluruh paket kebijakan tersebut dibahas di Kantor Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Susunan Kabinet Baru Jokowi Ditunggu Pelaku Pasar, Mengapa?

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kantor Kemenko Perekonomian di bawah Darmin Nasution juga aktif menyetujui pembentukan KEK. Rapat pembentukan KEK juga selalu digelar di Kantor Kemenko Perekonomian.

Pengembangan KEK diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian 4 agenda prioritas nasional yang tertuang di Nawacita, yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan0 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Lalu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kini sudah ada 13 KEK di Indonesia, Darmin mengatakan jumlahnya akam mencapai 17 pada akhir 2019. Jumlah itu sesuai target yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Baca juga: Menko Darmin Undang 10 Menteri ke Kantornya, Untuk Perpisahan?

3. Online Single Submission (OSS)

Darmin membuat terobosan besar dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. Pada 2018, ia meluncurkan layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Layanan ini memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.

Lewat sistem ini, investor dapat mengurus izin usaha secara online dari mana pun dan kapan pun.

Kini layanan OSS sudah dialihlan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk dilanjutkan operasionalnya.

Baca juga: Dalang yang Bikin Menteri Jonan dan Rini Terancam dari Kabinet Jokowi

4. Akhiri Dualisme BP Batam

Darmin mengakhiri penantian panjang penyelesaian dualisme kepentingan di Batam. Sejak akhir September 2019, Walikota Batam resmi menjadi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Kepastian ini didapatkan setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melantik Walikota Batam, Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam di Jakarta, Jumat (27/9/2019). 

Selama ini, Batam selalu diselimuti dualisme kepentingan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Akibatnya pertumbuhan ekonomi di Batam terpuruk. Padahal sudah sejak lama Batam digadang-gadang jadi pesaing Singapura. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam telah mengamanatkan restrukturisasi organisasi BP Batam.

Perubahan ini menjadi salah satu dari upaya restrukturisasi organisasi BP Batam. Sebab selain pelantikan Kepala BP Batam, dilantik juga Wakil Kepala dan tiga Anggota BPPB Batam.

Baca juga: Survei: Mayoritas Investor Ogah Tim Ekonomi Kabinet Jokowi Diisi Politisi

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Spend Smart
Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Whats New
Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

Rilis
Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Smartpreneur
Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Whats New
Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Rilis
Mengapa Garuda Indonesia Harus Diselamatkan?

Mengapa Garuda Indonesia Harus Diselamatkan?

Whats New
Jakpreneur Fest 2021, Ini Promo yang Ditawarkan

Jakpreneur Fest 2021, Ini Promo yang Ditawarkan

Spend Smart
Hary Tanoe Targetkan Bisa Raih 10 Juta Nasabah MotionBanking Lewat Perhelatan Euro 2020

Hary Tanoe Targetkan Bisa Raih 10 Juta Nasabah MotionBanking Lewat Perhelatan Euro 2020

Whats New
Sambut HUT Ke-494 DKI Jakarta, Traveloka Tawarkan Diskon hingga 75 Persen

Sambut HUT Ke-494 DKI Jakarta, Traveloka Tawarkan Diskon hingga 75 Persen

Rilis
Bursa Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Bursa Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Whats New
Pensiun Dini lalu Dikontrak Kerja lagi di Perusahaan yang Sama, Bagaimana Perhitungan dan Lapor SPT Pajaknya?

Pensiun Dini lalu Dikontrak Kerja lagi di Perusahaan yang Sama, Bagaimana Perhitungan dan Lapor SPT Pajaknya?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X