Ada Peluang Gerindra Merapat ke Kabinet, Bagaimana Dampaknya ke Perekonomian?

Kompas.com - 18/10/2019, 19:03 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu membawa sinyal kuat bergabungnya Gerindra dengan kabinet terbaru pemerintahan Jokowi yang akan dilantik lusa, Minggu, (20/8/2019).

Rekonsilisasi kedua pihak yang menjadi rival dalam Pemilu tersebut dinilai memberi sinyal positif bagi pereonomian yang tengah dihadapkan pada risiko perlambatan.

Direktur riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, dengan adanya rekonsiliasi tersebut pemerintah bisa lebih fokus dalam menelurkan kebijakan-kebijakan ekonomi.

"Rekonsiliasi itu peluang karena akan membuat pemerintah bisa fokus di dalam rangka mengcounter perlambatan ekonomi global. Jadi nggak ada kegaduhan," ujar Piter di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Piter menilai, posisi Jokwi di pemerintahan saat ini sudah cukup kuat dibanding awal pemerintahannya 2014 lalu. Dengan bergabungnya beberapa partai oposisi Pemilu seperti Demokrat dan Gerindra bukan berarti kritik terhadap kinerja pemerintah bakal mati.

Adapun saat ini, partai yang masih secara tegas memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kalau ada yang bilang itu abuse of power, enggak, politik itu cair, dia bisa gabung ke pemerintah, tapi bukan berarti dia nggak punya power untuk melakukan kritik," ujar Piter.

Oposisi Melemah

Adapun peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM FEBUI) Febrio Kacaribu mengatakan, tahun ini oposisi yang cenderung lemah merupakan fenomena baru. Jika berkaca dari pemerintahan sebelumnya, dengan masuknya beberapa partai politik oposisi ke dalam pemerintahan bakal memberikan kemajuan terhadap ekonomi nasional.

"Kalau dulu 2014 sampai 2019 ada oposisi di satu hingga dua tahun pertama pemerintahan nggak bergerak. Ini juga eksperimen berikutnya, kalau nggak ada oposisi terus terang saya nggak tahu, tapi tampaknya akan terlihat seperti apa hasilnya kalau dibagi-bagi bisa bareng-bareng majunya," ujar Febrio.

"Bagi-bagi pos sehingga bisa disumbangsihkan ke ekonomi nasional," jelas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X