Periode Kedua Jokowi: SDM Jadi Prioritas Utama, 2045 Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Kompas.com - 21/10/2019, 07:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan  Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2019).

Mengawali sebagai kepala negara, Jokowi menyatakan setidaknya ada lima tugas prioritas yang adanya diwujudkan dalam masa jabatan keduanya, bersama Wapres Ma'ruf Amin.

Pertama ialah terkait pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM). Targetnya membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan serangkaian cara. Termasuk mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan Indonesia.

"Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," kata Jokowi pada sambutan perdananya.

Baca juga: Setelah Dilantik, Ini 5 Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi-Maaruf

Jokowi memaparkan, prioritas kedua ialah pembangunan infrastruktur yang akan tetap dianjutkan. Yakni infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru. Sehingga upaya ini mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat

"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," tuturnya.

Presiden menjelaskan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Ini titik beratkan pada UU yang dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat pengembangan UMKM.

Lalu, rencana kerja keempat ialah penyederhanaan birokrasi akan dilakukan secara besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipermudah, karena tujuannya untuk memangkas birokrasi yang panjang.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ungkapnya.

"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegas dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith?

Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith?

Whats New
Bitcoin dan Ethereum Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dan Ethereum Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Spend Smart
Penurunan Pendapatan Snap Picu Aksi Jual, Wall Street Ditutup di Zona Merah

Penurunan Pendapatan Snap Picu Aksi Jual, Wall Street Ditutup di Zona Merah

Whats New
Kenapa Minyak Goreng Curah Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Ditemukan? Ini Jawaban Kemenperin

Kenapa Minyak Goreng Curah Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Ditemukan? Ini Jawaban Kemenperin

Whats New
Kemenperin Sebut Subsidi Minyak Goreng Curah Bakal Dicabut Mulai 31 Mei 2022

Kemenperin Sebut Subsidi Minyak Goreng Curah Bakal Dicabut Mulai 31 Mei 2022

Whats New
Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.