Jokowi Ingin Pangkas Eselon, Perhatikan Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai rencana penyederhanan eselon Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hal utama dalam upaya memangkas rantai birokrasi yang berbelit di Indonesia.

Peneliti CIPS Pingkan Audrine mengatakan, rencana Presiden Jokowi untuk memangkas jumlah eselon di kementerian juga perlu dijelaskan lebih rinci.

“Saya rasa perlu diperhatikan juga tupoksi yang dimiliki dari eselon-eselon yang nantinya dihilangkan. Apakah tupoksinya akan dipadatkan, berubah atau bagaimana? Karena tadi Pak Presiden pun juga menyampaikan akan membuka pos-pos jabatan fungsional menggantikan eselon yang dipangkas,” ucap dia seperti dikutip dari Antara, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Bambang Brodjonegoro soal Pemangkasan Eselon: Menurut Saya Itu Bagus...

Menurut dia, selain perlu dijelaskan lebih rinci dan disosialisasikan ke kementerian, rencana pemangkasan eselon pun tampak terlalu dini.

Pasalnya, daftar kementerian dan menteri yang akan mengisi kabinet di periode kedua baru akan diumumkan Senin (21/10/2019) ini.

Lebih lanjut, Pingkan mengatakan penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi memang diperlukan.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi: SDM Jadi Prioritas Utama, 2045 Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Indonesia pun saat ini sudah memiliki sistem National Single Window dan Online Single Submission (OSS) yang membantu proses penyederhanaan birokrasi serta mengintegrasikan pelayanan yang diberikan dari kementerian kementerian/lembaga terkait.

“Kemudahan dalam hal birokrasi di lapangan seperti ini yang saya rasa perlu jadi fokus pemerintah. Kita sudah ada modal dengan memiliki sistem digitalisasi seperti OSS dan National Single Window yang juga terintegrasi dengan ASEAN Single Window, namun masih belum optimal pelaksanaannya di lapangan dan di daerah,” katanya.