Pidato Jokowi Banyak Soroti Ekonomi, Hipmi Bilang Itu Warning

Kompas.com - 21/10/2019, 11:11 WIB
Joko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/DINO OKTAVIANOJoko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming mengapresiasi pidato perdana Joko Widodo sebagai Presiden 2019-2024.

Mardani mengatakan, isi pidato tersebut kebanyakan membahas soal kondisi ekonomi terkini dan visinya lima tahun ke depan.

“Dari Hipmi kita apresiasi, sebab hampir seluruh pidato isinya ekonomi. Intinya Presiden ingin sampaikan economy first-lah kira-kira ,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2019).

Maming mengaku cukup terkejut porsi pembahasan soal ekonomi dalam pidato jauh lebih besar ketimbang masalah lain yang tak kalah penting seperti pendidikan, ideologi, keamanan, dan politik.

Baca juga: Jokowi Ingin Pangkas Eselon, Perhatikan Hal Ini

Dari awal pidato hingga akhir, Jokowi lebih banyak bicara soal tantangan perekonomian dengan terminologi dan ilustrasi yang mudah ditangkap milenial.

“Lebih tepatnya soal daya saing birokrasi, Produk Domestik Bruto, inovasi, produktifitas, SDM, regulasi, dan transformasi ekonomi nasional,” kata Maming.

Pidato itu, kata Maming, nampaknya ditujukan kepada tim ekonomi kabinet kerja jilid 2 yang rencananya diumumkan hari ini.

Menurut dia, hal itu menunjukkan perhatian presiden akan masalah ekonomi yang tengah tertekan ekonomi global akibat perang dagang

“Jadi ini warning dari Presiden, agar kabinet baru nantinya paradigmanya sama dengan Presiden. Jangan sampai menteri-menteri baru, utamanya menteri-menteri ekonomi malah punya paradigmanya sendiri-sendiri. Presiden ingin lari kencang, jangan sampai menterinya sibuk ngerem,” kata Maming.

Baca juga: 2045, Jokowi Ingin PDB Indonesia 7 Triliun Dollar AS dan Masuk 5 Ekonomi Besar Dunia

Salah satu poin yang disinggung Jokowi dalam pidatonya yakni penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi masuk.

Pemerintah juga akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang yang dibutuhkan saat ini, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X