Jika Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Akan Pegang Anggaran Terbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki posisi menteri apa yang akan di tempati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memang belum dipastikan.

Namun usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Prabowo mengaku diminta jadi menteri di bidang pertahanan.

Apakah nantinya Prabowo akan jadi Menteri Pertahanan? Jawabannya akan diumumkan esok hari oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bidang pertahanan di pemerintahan Presiden Jokowi merupakan bidang yang selalu mendapat alokasi anggaran yang sangat besar. Hal ini juga akan berlaku pada 2020.

Baca juga : Capai Rp 104,7 Triliun, Anggaran Polri 2020 Terbesar Ketiga

Berdasarkan buku APBN 2020, anggaran Kementerian Pertahanan akan mencapai Rp 127,4 triliun pada 2020, lebih besar dibandingkan 2019 yang hanya Rp 109,6 triliun.

Dengan anggaran itu, Kementerian Pertahanan akan menjadi kementerian dengan anggaran paling besar dibandingkan kementerian dan lembaga negara lainnya.

Anggaran kementerian atau lembaga yang bisa mendekati Kementerian Pertahanan hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 120,2 triliun. Sementara di posisi ketiga ada Polri dengan anggaran sebesar Rp 90,3 triliun.

Dilihat lebih rinci, anggaran Kementerian Pertahanan pada 2010 akan digunakan untuk beberapa hal antara lain pengadaan alutsista dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,5 triliun, pengembangan sarana dan prasarana matra darat sebesar Rp1,2 triliun.

Selain itu anggaran itu juga akan digunakam untuk pengembangan sarana dan prasarana matra laut sebesar Rp 2 triliun, pemeliharaan/perawatan Alpung, KRI, Kal dan Ranpur/Rantis untuk 143 unit sebesar Rp3,1 triliun.

Lainnya adalah pemeliharaan/perawatan pesawat udara, senjata dan almatsus lainnya untuk 228 pesawat sebesar Rp5.1 triliun.

Bila Prabowo menempati posisi Menteri Pertahanan, maka dipastikan ia akan menempati pos anggaran kementerian terbesar.

Namun belum dipastikan apakah Prabowo akan menempati kursi Menteri Pertahanan atau justru Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).