Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemendag Klaim Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Aturan Meningkat

Kompas.com - 22/10/2019, 17:00 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan pada 2016 hingga 2018 terdapat kenaikan tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait kewajiban pendaftaran petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual.

Pada 2016 tingkat kepatuhan hanya sebesar 24,58 persen, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 66,81 persen.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (22/10/2019), dijelaskan, kenaikan itu berdasarkan hasil pengawasan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). 

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono yakin ke depan angka kepatuhan itu akan terus bertambah seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 78 Tahun 2019.

Permendag tersebut merupakan hasil penyesuaian dari Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Baca juga: Tahun Depan, Kemendag Bakal Rampungkan 12 Perjanjian Dagang

"Peraturan itu diterbitkan dengan tujuan perlindungan konsumen, khususnya untuk produk elektronika dan produk telematika dapat terwujud," jelas Veri Anggrijono saat membuka acara diseminasi ketentuan petunjuk penggunaan dan layanan purna jual bagi produk elektronika dan telematika di Jakarta, pada Selasa (22/10/2019).

Veri menyampaikan, ketentuan mengenai petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual bagi produk elektronika dan produk telematika sebelumnya telah diatur dalam Permendag No 19/M-DAG/PER/5/2009.

Permendang tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika kemudian diganti dengan Permendag Nomor 38 Tahun 2019.  

Penggantian itu seiring perkembangan teknologi, kebijakan perizinan di bidang perdagangan, dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Baca juga: Peraturan 3 Menteri Soal Ponsel BM DIharapkan Lindungi Negara dari Kerugian

Pada Permendag tersebut telah ditetapkan 75 jenis produk elektronika dan produk telematika yang sebelumnya berjumlah 45 jenis produk.

Pada permendag ini, produk yang diatur wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri.

Sementara itu, untuk produsen dan importir produk tersebut, diwajibkan melakukan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan. Selain itu, diwajibkan memberikan pelayanan purna jual selama masa jaminan dan setelah masa jaminan.

Kebijakan IMEI

Veri melanjutkan, saat ini telah ditetapkan kebijakan pendaftaran nomor identitas telepon seluler internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) untuk produk telematika khususnya telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. 

Untuk itu, maka telah dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019.

Dalam Permendag tersebut diatur, produsen, importir, dan pelaku usaha baik agen, subagen, distributor, subdistributor, maupun pengecer produk telematika wajib menjamin nomor IMEI produk telematika yang menggunakan teknologi seluler.

Ilustrasi nomor IMEI dan nomor sertifikat Postel di label ponselKOMPAS.com/Bill Clinten Ilustrasi nomor IMEI dan nomor sertifikat Postel di label ponsel

Mereka harus mendaftarkan produknya ke dalam sistem yang dikembangkan Kementerian Perindustrian dan dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kebijakan pendaftaran nomor IMEI tidak hanya bermanfaat untuk melindungi konsumen, namun juga dapat menambah pemasukan negara melalui kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku usaha," ucap Veri.

Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut dapat memberikan kesempatan industri produk telematika nasional untuk bersaing dengan produk telematika dari negara lain. 

Adapun terkait acara desiminasi, kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan mekanisme pendaftaran tanda pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan melalui sistem informasi dan manajemen perlindungan konsumen dan tertib niaga (SIMPKTN).

Selain itu, untuk menyosialisasikan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin nomor IMEI telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khusus produk telematika berupa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Produsen Catakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Catakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com