Suharso Jadi Kepala Bappenas, Ini Profilnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Menteri BPN/Kepala Bappenas dalam kabinet periode 2019-2024.

Suharso menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro yang sudah lebih dahulu menduduki posisi tersebut pada Kabinet Kerja.

Penunjukan Suharso diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Pengumuman dilakukan tiga hari setelah Jokowi dilantik sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas Pamerkan Capaian Jokowi-JK Selama 5 Tahun

Suharso merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II mski kemudian mundur pada 2011 karena alasan pribadi.

Pada Januari 2019, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP ini dipilih Jokowi sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Suharso mengakui ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri di kabinet kerja. Dalam pertemuannya dengan Jokowi kemarin, Selasa (22/10/2019) Suharso pun menyatakan tak akan mundur dari pimpinan PPP karena dibolehkan oleh Jokowi.

"Kata Presiden tidak apa-apa (rangkap jabatan)," kata Suharso.

Baca juga: Penajam Paser Utara Rusuh, Bappenas Tegaskan Tak Pengaruhi Pemindahan Ibu Kota

Menduduki kursi Kepala Bappenas, salah satu pekerjaan rumah yang harus digarap Suharso adalah rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pagu indikatif anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tahun 2020 sebesar Rp 1,81 triliun.

Besaran pagu indikatif anggaran Bappenas untuk tahun 2020 ini turun jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 yang sebesar Rp 1,97 triliun. Anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1,81 triliun sudah termasuk anggaran untuk memindahkan ibu kota.

Anggaran sebesar Rp 1,81 triliun tersebut akan digunakan untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 931,9 miliar, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 870,25 miliar serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp 10 miliar.

Sumber anggaran Bappenas untuk tahun 2020 terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,65 triliun, pinjaman dari kegiatan PHRD Scholarship bagi rencana pusat dan daerah yang akan berakhir tahun 2021 sebesar Rp 144,17 miliar, serta hibah sebesar Rp 18,80 miliar.

Terkait dana untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota, rincian penggunaan anggaran serta kegiatan masifnya baru akan dijelaskan pada rancangan anggaran 2021.

Baca juga: Kepala Bappenas: Jakarta Pusat Segalanya...