Ekonom: Menko Pilihan Jokowi Beri Harapan Perbaikan ke Pelaku Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu (23/10/2019) akan mengumumkan susunan kabinet baru, yang akan membantu dalam menjalankan pemerintahan untuk periode 2019 – 2024, yang sekaligus akan dilantik pada hari yang sama.

Beberapa menteri lama masih dipertahankan, meski mayoritas adalah nama-nama baru baik dari kalangan professional maupun partai politik (parpol).

Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi, dengan melihat menteri koordinator yang telah ditunjuk oleh presiden, ada harapan perbaikan koordinasi antara kementrian yang kelihatannya lebih kuat.

"Sebenarnya pasar tidak sekadar melihat sosok yang dipilih, tetapi lebih menantikan kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat di mana kesinambungan kebijakan dengan kebijakan pendahulu akan berdampak positif pada pasar," ujar Lucky seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Baca juga : Wewenang Makin Luas, Luhut Sebut Posisi Menko Punya Hak Veto

Perubahan nomenklatur yang tidak signifikan memberi ruang bagi para menteri untuk bisa segera menjalankan tugas meski beberapa kementerian dipimpin oleh sosok baru.

Porsi mayoritas yang dipegang oleh profesional akan semakin memudahkan gerak pemerintah dalam mengambil keputusan, sedangkan sekitar 45 persen yang dipimpin oleh partai politik, akan berdampak positif bagi pengambilan keputusan yang menyangkut perundang-undangan.

Presiden Jokowi telah memilih Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dari yang sebelumnya dipimpin oleh Wiranto.

Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggantikan Darmin Nasution. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Muhadjir Effendy. Luhut Binsar Pandjaitan tetap memimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim, ditambah lagi dengan penugasan baru untuk mendorong masuknya investasi.

Harusnya lebih sukses

Dengan posisi kabinet yang lebih seimbang antara profesional dan parpol, upaya pemerintah untuk mendorong masuknya investasi harusnya lebih sukses, terutama dengan adanya rancangan undang-undang (RUU) prioritas menyangkut perpajakan, minerba, dan ketenagakerjaan.

Melalui koalisi gemuk yang ada di parlemen saat ini, upaya untuk mendapatkan persetujuan dari parlemen diharapkan tidak memakan waktu yang lama.

"Kami melihat minat investor asing untuk masuk ke portofolio saham dan surat berharga negara masih cukup tinggi, dengan yield yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan negara lainnya sehingga masih ada ruang bagi rupiah dan indeks saham untuk menguat," papar Lucky.

Meski rupiah sempat tertekan dalam perdagangan hari ini, sifatnya hanya sementara, ujar Lucky.

Adapun di sisi lain, Lucky menilai, Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk memotong suku bunga acuan dalam bulan ini sebesar 25 basis poin (bps) setelah sejak Juli BI secara bertahap memotong suku bunga sebesar 25 bps hingga ke level 5,25 persen pada bulan lalu dari posisi 6 persen pada Juni 2019.

Bank sentral akan mengumumkan BI 7-day repo rate dalam rapat dewan gubernur yang akan diputuskan hari ini (24/10/2019).