Indef: The Right Man on The Right Place Tak Terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penempatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 23 Oktober 2019, belum sesuai dengan prinsip "the right man on the right place".

"Saya kira, Presiden tersandera karena ternyata semangat ‘the right man on the right place’ tidak terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar Peneliti senior Indef Enny Sri Hartati dalam Diskusi Media di Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Menurut dia, penempatan anggota kabinet tidak seluruhnya mencerminkan upaya Presiden memberikan ruang yang tepat dan proporsional bagi para pembantunya untuk bekerja sesuai kapasitas masing-masing.

"Bahkan penempatan seorang menteri lebih menguat pada nuansa politis," katanya.

Baca juga: Lepas CEO Gojek, Berapa Gaji Nadiem Makarim Sebagai Mendikbud?

Eny menyebut, terdapat beberapa anggota kabinet yang perlu dievaluasi kapasitasnya, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang sebelumnya tidak pernah terdengar dan terbaca rekam jejaknya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemudian penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kurang tepat sebab sektor pendidikan merupakan roh dari pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Penunjukan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dinilai kurang memaksimalkan potensi dan kapasitasnya.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Pilih Wishnutama Jadi Menpar

Menurut Eny, sangat tepat jika Nadiem Makarim sebagai Menteri UKM sebab akan mendorong percepatan pertumbuhan startup di Indonesia dengan pendekatan teknologi. Sedangkan Wishnutama,  sangat efektif dan optimal berkarya jika ditunjuk menjadi Menkominfo.

Selain itu publik sebelumnya tidak pernah mendengar nama Agus Suparmanto dalam sektor perdagangan, namun kini nama itu tiba-tiba muncul.

Penunjukan dr.Terawan sebagai Menteri Kesehatan juga masih menyisakan polemik dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).