RUU Meterai Akan Disahkan, Begini Dampaknya ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Bea Meterai nampaknya bakal segera diundangkan. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat optimistis pihaknya dengan Kementerian Keuangan bisa sepakat menetapkannya.

Anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 Fraksi Partai Gerindra, Soepriyatno, mengatakan, pembahasan RUU Bea Meterai tinggal 20 persen. Dia mengatakan kemungkinan besar RUU Bea Meterai bakal dibahas dan diundangkan bulan depan.

RUU Bea Meterai menyatakan pelunasan bea meterai akan dibebankan kepada penerbit dokumen.

Head of Cards and Loans Citi Indonesia Herman Soesetyo mengatakan, sejauh ini beban bea meterai ditanggung oleh konsumen. Namun, hal tersebut kerap diabaikan oleh pengguna kartu kredit ketika membayar penuh (full payment) tagihan kartu kredit.

Baca juga: DPR Yakin RUU Bea Meterai Bisa Disahkan Bulan Depan

Selain itu, pada dasarnya seluruh transaksi atau layanan keuangan bank, seperti cek, bilyet, dan giro, memang diharuskan menggunakan meterai sebesar Rp 3.000.

Dengan demikian, bila beleid ini disahkan, perbankan mesti membayar tarif meterai sebesar Rp 10.000 dengan batasan nilai dokumen lebih dari Rp 5 juta.

“Saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah dan DPR, dalam hal ini masih dibebankan kepada costumers dalam administrasi kartu kredit. Karena itu, bea meterai belum menjadi beban operasional bank,” kata Herman kepada Kontan.co.id, Senin (27/10/2019).

Senada, Direktur Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk Haryono Tjahrijadi mengatakan, bila beleid ini disahkan, otomatis beban operasional perbankan akan semakin meningkat.

Di samping itu, nasabah harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk tarif bea meterai yang tinggi.

“Dalam buku cek, nasabah harus bayar termasuk bea meterainya. Selebihnya harus tunggu peraturan yang akan terbit seperti apa? Dokumen apa saja yang terkena bea meterai?” kata Haryono.

Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Tarif Bea Meterai Tunggal Rp 10.000

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan jika RUU Bea Meterai resmi diketok, pemerintah perlu menyosialisasikannya kepada masyarakat tentang substansi dari perubahan undang-undang terhadap kewajiban mereka membayar meterai.

“Jadi jangan hanya kesannya meminta pungutan. Satu tarif meterai sudah efektif dan memadai, tapi pemerintah mesti mengejar yang digitalnya juga,” ucap Prastowo.

Prastowo menilai, tak hanya soal menggali potensi penerimaan, bea meterai digital juga memberi kepastian hukum untuk transaksi, perjanjian, kerja sama, atau hal sejenis lain yang semakin marak dilakukan lewat platform digital.

“Ini juga bicara soal efektivitas, makin banyak platform digital sekarang. Apalagi seperti fintech, e-commerce, dan sebagainya yang banyak menggunakan dokumen atau transaksi digital,” ujar Prastowo.

Kendati begitu, Prastowo mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan aturan pengenaan bea meterai digital ini secara jelas, misalnya mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis dokumen digital seperti apa saja yang dapat dikenakan bea meterai.

Sekadar informasi, RUU Bea Meterai sudah berada di meja Komisi XI DPR periode 2019-2024, tapi dalam pembahasannya belum juga ada kepastian.

Baca juga: Transaksi Rp 5 Juta Bakal Kena Bea Meterai Rp 10.000

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, saat sebelum periode DPR kemarin berakhir, sudah ada pembahasan yang cukup intens dan hasilnya positif, banyak substansi yang telah disepakati bersama.

Namun, kesibukan para anggota DPR di saat-saat terakhir menyebabkan tertundanya penyelesaian RUU tersebut.

“Jadi sudah diputuskan untuk di carry over ke DPR periode sekarang, kami menunggu DPR untuk menjadwalkan kembali pembahasannya,” kata Yoga.

Dia menyebutkan, beberapa hal seperti sanksi untuk ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Bea Meterai serta ketentuan peralihan belum sempat dibahas.

Sementara itu, Soepriyatno yang juga sebagai anggota rapat Panja RUU Bea Meterai yakin bisa mengundangkannya lantaran Menteri Keuangan periode 2019-2024 tetap dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati sehingga komunikasi dengan pemerintah tidak perlu mengulang, tinggal dilanjutkan.

Di sisi lain, komposisi dalam Komisi XI DPR akan ditentukan besok atau lusa. Soepriyanto menyampaikan Komisi XI akan diketuai oleh perwakilan Fraksi Golkar dengan wakil dari fraksi PDI-P, Nasdem, dan PPP. (Yusuf Imam Santoso)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul RUU Bea Meterai segera disahkan, ini dampaknya kepada masyarakat