Riset: Pasar Respon Positif Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi

Kompas.com - 29/10/2019, 12:17 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan, Sri Mulyani sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju yang akan membantunya selama pemerintahan periode 2019-2024.

Sejumlah nama-nama baru muncul memberikan kejutan. Namun, beberapa posisi masih tetap diduduki oleh wajah lama, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kepala Ekonom DBS Indonesia Masyita Crystallin berdasarkan analisisnya mengatakan, penunjukan kembali Sri Mulyani sangat positif di tengah kondisi global yang masih bergejolak.

"Tantangan global saat ini sangat berat, pertumbuhan ekonomi dunia melemah, belum lagi diwarnai perang dagang dan beberapa isu geopolitik. Penetapan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mendapat reaksi positif dari pasar," kata Masyita dalam siaran pers, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Pasar Cermati Langkah Menkeu Sri Mulyani, Rupiah Menguat

Sedangkan mengenai kabinet baru secara keseluruhan, Masyita menilai cukup netral terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kabinet ini memiliki kombinasi antara partai dan profesional yang cukup baik," ujar dia.

Untuk Kementerian Keuangan, Masyita memprediksi Kemenkeu akan melanjutkan manajemen anggaran yang baik dan melanjutkan reformasi fiskal.

Menurutnya, manajemen anggaran yang baik sangat penting dalam kondisi yang volatile, karena anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus di saat ekonomi sedang melemah.

"Secara bersamaan menjaga defisit agar tetap berada di koridor yang aman. Kebijakan fiskal yang kontra siklus berarti pada saat perekonomian sedang lemah, stimulus fiskal dapat digunakan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi," ujar Masyita.

Baca juga: Investor Minta Kabinet Baru Prioritaskan Dua Hal Ini

Selain itu, Masyita juga menilai reformasi fiskal akan tetap menjadi prioritas. Hal tersebut memang sangat diperlukan untuk Indonesia karena rasio pajak yang masih kurang dari 12 persen di bawah rata-rata negara peers.

"Untuk tumbuh lebih tinggi, Indonesia membutuhkan rasio pajak setidaknya 15 persen," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.