CEO Tokopedia Bantah Anggapan Pelaku e-Commerce Tak Bayar Pajak

Kompas.com - 29/10/2019, 13:41 WIB
 Co-Founder dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya saat mempresentasikan capaian Tokopedia selama 10 tahun dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Tokopedia Co-Founder dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya saat mempresentasikan capaian Tokopedia selama 10 tahun dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pertengahan tahun ini, pemerintah tengah menggodok aturan perpajakan digital.

Hal tersebut perlu dilakukan seiring dengan kian berkembangnya ekosistem digital, salah satunya e-commerce.

Perusahaan e-commerce yang menyediakan platform dagang untuk para penjualnya ini pun banyak yang kemudian merambah pasar perdagangan global atau melakukan layanan cross boarder (lintas negara).

Namun, banyak pihak yang kemudian menyoroti tingginya profitabilitas dari perusahaan e-commerce ini.

Pasalnya, muncul anggapan perusahaan-perusahaan e-commerce mampu menjual barang dalam harga yang relatif murah dibanding toko fisik karena tidak bayar pajak.

Benarkah demikian?

Pendiri sekaligus CEO Tokopedia William Tanuwijaya menjelaskan anggapan e-commerce tak membayar pajak adalah asumsi yang salah.

Sebab, peraturan perpajakan di Indonesia sebenarnya tidak mengenal diversifikasi perdagangan online maupun offline.

Baca juga : Agar Aturan Pajak E-commerce Bisa Jalan, Pemerintah Harus Penuhi Syarat Ini

"Asumsi yang salah, asumsi pemain digital tidak mambayar pajak. Atau tidak perlu bayar pajak karena harganya lebih murah. Di pajak enggak kenal online atau offline. Dia harus bayar pajak sesuai ketentuan berlaku," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

William menjelaskan, setiap pelapak atau pedagang di Tokopedia memiliki pembukuan data yang rapi dan bisa ditelusuri, termasuk data bukti pembayaran pajak.

Adapun saat ini secara keseluruhan, pelapak di Tokopedia sudah mencapai 6,5 juta dari awal tahun di kisaran 16.000 mitra.

William pun menegaskan, seluruh mitra tersebut memiliki pembukuan data yang bisa ditelusuri.

"Misalnya di Tokopedia punya 16.000 penjual, dari awal. Kelebihan perdagangan digital semua tercatat dan abadi, tidak bisa dimanipulasi," ujar William.

"Tidak ada rekayasa pembukuan data, mereka memiliki data jelas dan bisa diaudit," jelasnya lebih lanjut.

William pun berharap, ke depan pembayaran pajak harus bisa mengadopsi teknologi digital.

Teknologi digital akan memudahkan dan datanya jadi sulit untuk dimanipulasi.

"Kalau teknologi bisa diadopsi, pajak lebih transparan. Contoh dengan Jawa Barat kami kolaborasi, dengan motor bisa online. Menariknya Gubernur 2019 bulan Juni, di bulan Juli itu jumlahnya pajak melebihi sepanjang 2018. Masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Hanya yang Sudah Vaksin 2 Kali Dapat Beraktivitas di Tempat Publik | Sandiaga soal Ancaman Bos MotoGP

[POPULER MONEY] Hanya yang Sudah Vaksin 2 Kali Dapat Beraktivitas di Tempat Publik | Sandiaga soal Ancaman Bos MotoGP

Whats New
Kerap Jadi Syarat Kelulusan, Apa Itu Magang?

Kerap Jadi Syarat Kelulusan, Apa Itu Magang?

Work Smart
Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Rilis
Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Whats New
Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Whats New
BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

Whats New
Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Earn Smart
Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Whats New
Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Whats New
Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Rilis
Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Whats New
Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
 Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Spend Smart
Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.