Trayek Tol Laut Dikuasai Swasta, Ini Penjelasan Menhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo soal tol laut yang dikabarkan dikuasai pihak swasta.

Menurut Budi, hal tersebut terjadi di Maluku.

“Kemarin kan saya mengikuti, diskusi, terutama di Maluku. Memang kita sudah mensinyalir terjadi suatu penguasaan barang yang secara berlebihan,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Budi mengaku akan menata kembali perusahaan-perusahaan yang melayani rute tol laut. Dia pun telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai hal ini.

“Saya sudah koordinasi juga dengan Kapolda Maluku untuk mencari pihak yang menguasai itu,” kata Budi.

Baca juga: Jokowi Dapat Keluhan Trayek Tol Laut Dikuasai Swasta

Tak hanya itu, Budi juga meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengawasi operasional tol laut.

“Saya minta juga Pemda memberi support terhadap hal ini. Enggak mungkin kita mengawasi tempat-tempt yang jauh kalau tidak dibantu (Pemda),” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku, mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai trayek tol laut yang justru dikuasai swasta.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kemarin setelah dari beberapa tempat di lapangan, mengenai program tol laut," kata Jokowi di hadapan para menterinya.

Baca juga: Menteri Susi: Tol Laut Masih Kurang Banyak

Jokowi mengatakan, trayek tol laut sangat diapresiasi oleh masyarakat hingga kepala daerah. Dengan tol laut, maka harga barang di daerah bisa turun 20-30 persen.

Namun, belakangan ini harga kembali melambung karena rupanya trayek tol laut dimonopoli oleh swasta.

"Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasi swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan," kata dia.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk mencari solusi terkait masalah ini. Salah satunya adalah dengan menghadirkan kompetitor.

"Tolong dikerjakan dan diselesaikan. Perlukah intervensi Menteri BUMN atau perlu kompetisi atau kompetitornya," kata dia.